Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum digajinya para petugas pompa air, kembali membuktikan buruknya kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, dalam mengendalikan banjir.

“Saya tidak tahu kenapa mereka belum digaji, tapi seharusnya operasional pompa air menjadi perhatian utama Dinas PU DKI,” ujar Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan, Selasa (18/6/2013).

Tigor sangat menyayangkan Pemprov DKI lalai terhadap kesejahteraan para pekerja tidak tetap, yang melakukan tugas vital sebagai pengendali banjir di Ibu kota.

“Gubernur harus cek itu, kenapa Dinas PU tidak membayar gaji mereka, jangan sampai pekerja pelayanan umum tidak mendapat gaji yang menjadi hak mereka, keluarganya mau makan apa?” tutur pria yang juga Ketua Dewan Transportasi Jakarta.

Menurut Tigor, sangat menyedihkan, Pemprov DKI yang mengelola uang hingga Rp 50 triliun selama setahun, tidak memerhatikan nasib para pekerja.

“Ini menunjukkan lemahnya system control dan pengupahan di Pemprov DKI Jakarta,” katanya.

Tigor khawatir, jika para pekerja pintu air mogok kerja, dan terjadi hujan deras serta air kiriman, maka terjadi banjir yang sangat parah di DKI Jakarta.

“Kalau mereka mogok, itu bahaya, Jakarta tidak ada yang mengendalikan air, ini yang tidak diperhatikan Pemprov DKI, ini sangat disayangkan,” paparnya.

Menurut Tigor, dengan menyepelekan tugas para petugas pompa air, maka mereka akan menyepelekan tugas dan bekerja seadanya.

Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengatakan, ini menunjukkan buruknya kinerja Kepala Dinas PU DKI Manggas Rudi Siahaan.

“Saya sudah pernah katakan, bahwa Kepala Dinas PU tidak bekerja dengan baik. Dia yang harus diganti. Jangankan gaji petugas pompa, semua paket pekerjaan juga belum dilaksanakan, penyerapan sangat rendah,” bebernya.

Anggota Komisi D DPRD DKI menambahkan, Dinas PU DKI bahkan tidak memiliki data yang detail mengenai kondisi pompa di seluruh DKI Jakarta.

”Jangankan petugas pompa, kondisi pompa saja Dinas PU tidak tahu. Harusnya mereka malah naik gaji, bukan malah tidak dibayarkan,” cetusnya. (*)