TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sebanyak 8.554 warga dari total 15,5 juta warga penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) telah mengembalikan uang bantuan tersebut kepada pemerintah. Mereka merasa bantuan sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu tidak tepat sasaran.

"Sampai saat ini sudah 8.554 warga yang mengembalikan BLSM. Ini baru beberapa hari, kemungkinan bisa bertambah," ujar Menko Kesra, Agung Laksono seusai meninjau penyaluran BLSM di Kantor Pos Besar Bandung di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (29/6/2013).

Agung mengatakan ada sejumlah alasan yang menyebabkan warga  mengembalikan uang bantuan sebesar Rp 150 ribu per bulan itu. Sejumlah alasan itu adalah tidak adanya pemberitahuan sebanyak 60 persen, meninggal dunia 23 persen, menolak BLSM 2 persen, kartu ganda 2 persen, tidak dikenal 12 persen, dan salah alamat 1,5 persen.

"Memang sudah seharusnya mereka yang merasa tidak pantas menerima, agar mengembalikannya. Nanti bisa segera diproses dengan catatan keluar 10 ya ganti 10," kata Agung.

Agung mengatakan, setiap kelurahan harus menyiapkan posko sebagai tempat warga bermusyawarah. Dari musyawarah itu akan diketahui warga mana yang layak dan tidak layak menerima BLSM.

"Unsurnya ada Kades, PT Pos, tokoh masyarakat, pemuka agama. Kemudian datanya secepatnya diajukan ke PT Pos," ujar politisi Partai Golkar ini.

Agung berjanji segera bakal mengevaluasi penerima BLSM. Sebab ada temuan warga mampu ternyata mendapat BLSM, sedangkan  warga miskin tidak menerima.

Di tempat yang sama, Dirut PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana mengatakan, pihaknya menargetkan penyaluran BLSM rampung pada 15 Juli 2013.

"Kami sudah menyalurkan bantuan kepada 30 persen RTS (rumah tangga sasaran). Di Indonesia pembagian BLSM ada di 370 titik lokasi di 14 kota," kata Ketut.

Menurut Ketut, pihaknya siap melayani penyaluran BLSM hingga tengah malam. Jadwal resminya mulai pukul 08.00-17.00 tapi bisa dilayani hingga  pukul 24.00 termasuk hari libur. "Kami mengimbau masyarakat tidak panik mengambil BLSM. Tidak perlu takut kehabisan dana bantuan karena pemerintah telah menjamin ketersediaannya," ujar Ketut.

Dalam peninjauan di Kantor Pos Besar Bandung, Sabtu siang kemarin, selain Agung hadir juga Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Ketut mengatakan pengembalian kartu BLSM disebabkan beberapa hal. Antara lain, ujarnya, alamat salah, tidak adanya nama penerima pada alamat tersebut, yang mungkin pindah rumah, atau menolak program BLSM.

Menurut Ketut, hingga 28 Juni 2013, pihaknya melakukan pengiriman kartu BLSM sebanyak 9,5 juta lembar ke 99 kabupaten-kota. Pada 1 Juli 2013, kata Ketut, pengiriman kartu BLSM mencapai 410 kabupaten dan 98 kota. Pada 1 Juli 2013, menurut Ketut, pengiriman kartu tuntas sehingga pencairan dapat berlangsung di seluruh wilayah. (san/win)
---