Laporan Wartawan Wartakota, Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta membantah ada anggaran hingga Rp 1 triliun untuk pembangunan waduk Ria Rio, Jakarta Timur.

M Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra yang juga anggota Komisi D (Pembangunan), mengatakan anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi PT Jakarta Propertindo bukanlah untuk membangun waduk Ria Rio.

”Jakpro memang minta PMP hampir Rp 1 triliun, tapi untuk kavling siap bangun (KSB), penyulingan air laut, dan membeli saham Palyja, tidak ada untuk Ria Rio,” ujar Sanusi, kemarin.

Sanusi menjelaskan, kavling siap bangun akan digunakan untuk membangun rusun yang merupakan kewajiban para pengembang. Sedangkan untuk membeli saham milik Suez Internasional di Palyja merupakan perintah Gubernur untuk mengambil alih pengelolaan air bersih.

”Kemudian untuk penyulingan air laut dilakukan untuk melayani air bersih bagi kawasan utara bagian timur, Dirut Jakpro kan dulu Dirut Ancol, Budi Karya, saya kira tidak ada masalah, karena Ancol sudah punya pengolahan air itu,” tuturnya.

Mengenai Ria Rio, lanjut Sanusi, sebagian lahan memang milik PD Pulomas. Sehingga pembangunan waduk dapat dipastikan akan dikerjasamakan dengan pengembang. ”Kalau kemudian mau dibangun menjadi seperti Marina Bay di Singapura, silakan saja, tapi yang pasti bukan Pemprov yang bangun, karena tidak ada anggarannya,” jelasnya.

Prasetyo Edi Marsudi, Anggota DPRD DKI Komisi B yang menangani BUMD, mengatakan optimistis penataan waduk Ria Rio tanpa membebani APBD akan sanggup dilakukan BUMD PT Jakarta Propertindo.

”Saya kira BUMD kita sanggup membangun itu, kalaupun ada APBD yang digunakan, silakan saja, otak warga ini harus dibuka agar tidak penat, Pembangunan Ria Rio ini sangat positif, jadi orang mau jogging nggak usah ke senayan,” tuturnya.