TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sebanyak 700 personel polisi lalulintas diturunkan untuk mengamankan demo 20.000 buruh yang akan menggelar aksi unras di ibukota, Kamis (5/9/2013) pukul 09.00 wib. Aksi ini akan digelar di istana negara serta beberapa kementrian lainnya.

"Personel lantas yang ditugaskan untuk pengamanan dan pengaturan arus lalin saat demo buruh ada sekitar 700 orang," ucap Kepala Bagian Pembinaan Operasional (Kabag Bin Ops) Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, pada Tribunnews.com.

Budiyanto mengatakan usai dilakukan apel pengarahan untuk pengamanan, 700 personel polantas tersebut langsung menuju ke titik plotingan mereka masing-masing untuk mengatur arus lalin disana.

Kemudian saat ditanya mengenai adanya rute pengalihan arus jika nantinya eskalasi massa bertambah, Budiyanto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan rute pengalihan. Namun sifatnya masih situasional.

"Untuk rute pengalihan arus lalin sudah disiapkan, tapi sifatnya situasional," kata Budiyanto.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, sebanyak 20.000 buruh berencana menggelar aksi unras di ibukota, Kamis (5/9/2013) pukul 09.00 wib. Aksi ini akan digelar di istana negara serta beberapa kementrian lainnya.

Informasi yang dihimpun Tribunnews.com, aksi diikuti oleh puluhan ribu massa dari berbagai elemen buruh seperti KSPI dan usai berunjuk rasa di istana negara, massa aksi disebar ke berbagai kementrian untuk berunjuk rasa.

Tak hanya istana negara, massa juga akan menyasar kementrian BUMN, Kemenakertrans, Jamsostek dan Kemenkes di Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam aksinya massa menuntut agar seluruh pekerja outsourching di Jamsostek dan BUMN menjadi pekerja tetap, dan menuntut kenaikan upah minimum 50 persen dari UMP Jakarta yakni sebesar Rp 3,7 juta.

Tak hanya itu, massa juga menuntut agar pemerintah menujalankan jaminan keselamatan untuk seluruj rakyat Indonesia pada 1 Januari 2014.

Sebelumnya,  sekitar 3000 buruh DKI Jakarta, Selasa (3/9/2013) menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota DKI Jakarta tempat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkantor. Dalam aksinya mereka menuntut kenaikan UMP menjadi sebesar Rp 3,7 juta terhitung tahun 2014 mendatang.