Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Pilih Blusukan Ketimbang Lobi-lobi DPRD

Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak program kebijakan. Suka tidak suka, meja anggota DPRD setempat pun jadi prosedur yang harus dilewati.

zoom-in Jokowi Pilih Blusukan Ketimbang Lobi-lobi DPRD
FERDINAND WASKITA
Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo (kanan). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak program kebijakan. Suka tidak suka, meja anggota DPRD setempat pun jadi prosedur yang harus dilewati.

Namun, Gubernur DKI Joko Widodo memiliki gaya tersendiri dalam memuluskan sejumlah program.

Saat berbincang santai dengan wartawan beberapa waktu lalu di kantor Balaikota Jakarta, Jokowi mengaku menghindari pertemuan nonformal atau yang biasa disebut lobi-lobi agar program kebijakannya disetujui oleh para wakil rakyat DKI.

"Kalau saya tidaklah pakai cara lobi-lobi (dengan DPRD DKI) gitu. Tidak pernah sejak saya di Solo dulu, silakan cek kalau ndak percaya," ujarnya.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku banyak undangan dari anggota dewan untuk melakukan pertemuan santai. Keselasaran program antara eksekutif dan legislatif adalah tema yang diusung. Namun, Jokowi memilih untuk tak menghadirinya. Jokowi pun mengaku lebih memilih blusukan ke kampung-kampung dan kantor-kantor pelayanan di Jakarta ketimbang melobi agar programnya dapat disetujui dan terlaksana.

Dia yakin ajuan programnya telah terkalkulasi dengan baik sehingga tidak perlu melakukan lobi-lobi. Jokowi pun lebih memilih terjun ke warga demi mendengarkan secara langsung aspirasinya.

"Kalau dewan minta penjelasan, baru kita datang untuk menjelaskan. Tapi tidak dalam forum lobi, tapi pas rapat-rapat antara kita saja," ujarnya.

BERITA REKOMENDASI

Bukan sombong atau angkuh, memang demikian, lanjut Jokowi, prosedur yang ada. Atau jika dia berhalangan hadir, dapat menugaskan Wakil Gubernur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan pembicaraan.

Menurutnya, cara tersebut sudah cukup efektif. Meski demikian, salah seorang politisi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menampik jika komunikasinya dengan DPRD dianggap tidak baik. Soal adanya kebijakan yang persetujuannya tertahan di dewan, Jokowi pun berpikir positif.

"Enggak ada masalah. Dewan kan punya kalkulasi sendiri. Sedangkan posisi kita hanya mengajukan, mereka punya hak budgeting, evaluasi, revisi, gitu. Jadi tinggal ikutin aja, kalau dipanggil ya datang, jelasin secara formal, gitu-gitu saja," lanjutnya.

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas