TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kota Tua Jakarta Barat, ternyata masih menyisakan persoalan. Pasalnya, banyak dari pedagang lama di kawasan tersebut malah tidak tertampung.

Koordinator Paguyuban Pedagang Museum Fatahilah, Budi Prawira, mengungkapkan pihaknya sepakat dengan penataan yang dilakukan Pemprov DKI.

"Kami sepakat data yang ditata sebanyak 260 tenda. Namun ternyata, kebanyakan mereka bukan pedagang. Kami sejak diberikan izin, berjumlah 700 pedagang," ujarnya usai audiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI, Selasa (17/9/2013).

Budi mengungkapkan saat Pemprov DKI akan memberikan bantuan tenda berukuran 3x3 meter, pedagang awalnya menyambut positif.

"Tapi kenyataannya ukuran tendanya bukan 3x3. Kemudian banyak pedagang yang tidak kami kenal. Dan pengurus koperasinya juga bukan pedagang," katanya.

Kata Budi, harusnya penataan PKL di Kota Tua itu mensejahterakan pedagang. Namun menurutnya yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.

"Dalam hal ini, kami sudah mengadukan surat penolakan. Tapi tetap saja kondisinya tidak berubah. Seakan-akan keluhan pedagang tidak direspon Pemprov DKI," ujarnya.

Menanggapi keluhan pedagang, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Boy Bernadi Sadikin, mempertanyakan pihak Pemprov DKI mengapa tidak mengakomodir sebagian besar pedagang lama yang tergabung dalam paguyuban.

"Jangan sampai timbul kesan ada pihak-pihak yang bermain dalam penataan PKL," ujarnya.

Putera sulung mantan Gubernur DKI Ali Sadikin ini mengharapkan agar Pemprov DKI bersikap arif dan bijak dalam penataan PKL di Kota Tua ini.

"Pemprov harus lebih arif dan bijak dalam mendengarkan keluhan-keluhan pedagang yang tergabung dalam paguyuban," ujarnya.