TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta diminta tidak mengambil keuntungan dalam kisruh warga di apartemen Graha Cempaka Mas (GCM).

Apalagi, keresahan warga GCM dipicu oleh pihak  yang ingin mengambil alih kepengurusan Perhimpunan Pemilik Rumah Susun (PPRS) yang sah untuk kepentingan ekonomi belaka.

‘’Dinas Perumahan harus berani bersikap tegas seperti yang ditunjukkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok). Ahok tegas mengatakan forum yang dibentuk segelintir orang tak bisa mengambil alih kepengurusan yang sah,’’ ujar Juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Jakarta Baru, Andhika Febriandhanu, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (20/9).

Yonathan Pasodungan selaku Kepala Dinas Perumahan, katanya, harus  berani bersikap.

‘’Dinas Perumahan sepatutnya mendengarkan keresahan warga GCM. Jangan justru bermain dan terjebak dalam kepentingan,’’ paparnya lagi.  

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, Jonathan Pasodungan mengaku telah menerima masukan dari Aliansi Masyarakat Peduli Jakarta Baru tentang kisruh yang terjadi di rusun Graha Cempaka Mas. 

"Saya belum dapat berkomentar. Saya pelajari masukan ini," ujarnya.   

Sebelumnya, keresahan warga segera direspon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.