TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Roichatul Aswidah Rasyid mendukung dipertahankannya Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aswidah menilai, penilaian atas kinerja Susan tidak dapat dilakukan berdasarkan area privat, termasuk agama.

Aswidah mengatakan, penilaian seorang pejabat negara bukanlah dari agamanya. Penilaian terhadap pejabat negara, termasuk lurah, harus berdasarkan dari kinerja yang sudah ia hasilkan.

"Negara kita adalah negara Pancasila, negara yang sangat plural. Jadi agama bukan menjadi patokan untuk seorang pejabat negara. Apa pun agamanya, jika kinerjanya memuaskan, sah-sah saja," katanya Sabtu (28/9/2013).

Dalam hal ini, Komnas HAM mendukung langkah yang sudah diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mempertahankan Susan di Lenteng Agung. Komnas HAM mendukung langkah Jokowi untuk tidak mengevaluasi Susan berdasarkan tuntutan di luar kinerjanya.

Aswidah mengatakan, jika Pemerintah Provinsi DKI menilai kinerja Susan baik, maka keberadaan Susan harus didukung. Ia berpendapat bila masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka hal itu akan memengaruhi harmonisasi antarwarga dan tidak menutup kemungkinan akan memengaruhi stabilitas nasional.

"Negeri ini harus belajar untuk tidak memasukkan isu-isu yang di luar dari penilaian," kata Aswidah.

Sekelompok orang yang mengklaim sebagai warga Lenteng Agung mendesak agar Susan dipindahkan dari Lenteng Agung. Susan dianggap tidak mewakili karakter sebagaian besar warga setempat.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepada Gubernur DKI Joko Widodo untuk mempertimbangkan pemindahan Susan berdasarkan tuntutan warga. Gamawan menilai desakan warga itu bisa menurunkan kinerja Susan. Meski demikian, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menolak memindahkan Susan karena ia bekerja baik.(Zico Nurrashid Priharseno)