Kurangi Kesemrawutan, Pembatasan PKL Diusulkan ke Jokowi
Andi menjelaskan, cara mengetahui database jumlah PKL di Jakarta salah satunya dengan cara mencocokkan pendapatan per kapita
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Andi Baso mengaku telah menyampaikan usulan mengenai pembatasan atau moratorium dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam rangka mengurangi kesemrawutan kawasan perdagangan di Jakarta.
"Saya minta ke Gubernur melalui surat yang isinya usulan moratorium PKL atau cut of death," ujar Andi di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Andi menjelaskan, cara mengetahui database jumlah PKL di Jakarta salah satunya dengan cara mencocokkan pendapatan per kapita di Jakarta dengan tingkat daya beli atau konsumerisme masyarakat.
"Kalau ternyata kurang ya ditambah, kalau lebih ya PKL dikendalikan jumlahnya. Tapi saya kira saat ini jumlahnya terlalu banyak," ucap Andi.
Andi melanjutkan, nantinya pendataan yang diklasifikasikan sesuai jenis barang dan jasa tersebut akan diserahkan ke Walikota di lima wilayah di Jakarta yang nantinya kewenangan pembatasan dan penataan PKL ada di tangan Walikota.
