TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait dengan kekerasan yang menimpa 28 orang buruh di Cikarang saat melakukan aksi mogok nasional, para buruh meminta pejabat di Kabupaten Bekasi dicopot dari jabatannya. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal.

"Kami meminta dicopotnya Kapolres Kabupaten Bekasi beserta Pemda Kabupaten Bekasi dicopot dari jabatannya," kata Said di kantor Kontras, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Said menuturkan, Kapolres dan Pemda Kabupaten Bekasi telah telah terbuktu melakukan persekongkolan dan pembiaran terhadap kekerasan buruh di Cikarang. Ia pun meminta Mabes Polri mengusut tunttas kasus pembacokan tersebut.

"Tidak cukup bila pelaku di lapangan yang dihukum, orang yang membayar pun harus diadili," tuturnya.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pembacokan yang terjadi di Bekasi, Kamis (30/10/2013) saat aksi mogok nasional berlangsung dilakukan secara terencana.

Hal itu dapat terlihat dari bukti di lapangan setelah melakukan investigasi. "Pembacokan ini bagian dari desain," kata Haris di tempat yang sama.

Haris menuturkan, dari investigasi yang dilakukan Kontras, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan juga Buruh diketahui pada 30 Oktober terlihat para pria berseragam ormas di kantor Koramil Cikarang.

Selain itu, para anggota ormas tersebut dibiarkan membawa senjata tajam seperti golok, samurai dan kampak.

"Pada saat kejadian pun terlihat aneh karena polisi hanya diam saja terhadap aksi pembacokan tersebut. Polisi tidak melakukan tindakan apa-apa," ucapnya.