"Mengapa DKI yang urus sertifikat? Mengapa DKI mau jadi pesuruh pengembang? Bukankah aturan mewajibkan pengembang menyerahkan sudah sertifikat atas nama DKI? " ujar Prijanto, saat itu. 

Namun sebelum Kepala BPKD menjawab,  Gubernur yang memimpin rapat memotong  Pagi ini kita tidak membicarakan tanah BMW. Bukannya saya membela pengembang."

Sebagai Wakil Gubernur, Prijanto kaget atas reaksi gubernur yang biasa dipanggil Foke itu.  Sebab, biasanya kalau ada pengembang tidak bayar kewajiban saja, dengan tegas Gubernur perintahkan para Walikota menagih.

Berdasar gelagat mencurigakan itu, Prijanto mulai menelusuri kasusnya, dan menjelang berakhir masa jabatannya, orang nomor dua di DKI tersebut melakukan gelar perkara kasus tanah bmw dan terungkap terjadi dugaan penyimpangan ditanah seluas 12 hektar tersebut sampai akhirnya ditemukan tiga kejanggalan yang kini diadukan ke KPK itu.

Perjuangkan Hak Malah Dipenjara

"Yang bikin miriskan hati, para ahli waris yang menggugat haknya tersebut justru dituding membuat surat palsu oleh pengembang yang menyerobot lahan mereka dan dipidana (penjara) 1 tahun pada 2009," tutur David.

Namun, para ahli waris tetap tidak gentar. Begitu keluar dari penjara mereka tetap berjuang mengambil kembali haknya.
David bertutur, Prijanto dan anggota DPD DKI AM Fatwa memperoleh bukti-bukti baru yang memperkuat dugaan, tidak hanya penyerobotan lahan tapi juga dugaan kolusi dengan penguasa yang menimbulkan kerugian negara ratusan miliar rupiah.

Karenanya sebuah LSM Snak Markus (Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Makelar Kasus) melaporkan kasusnya ke KPK hari ini.