TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan tegas menolak permintaan buruh merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2014. Menurutnya, besaran UMP telah dihitung sesuai dengan pertimbangan komponen hidup layak (KHL) yang tepat.

"Ndaklah. Karena hitung-hitungan sudah yakin benar dan sudah ditandatangani," ujarnya di Balaikota, Rabu (13/11/2013) sore.

Jokowi menyesalkan sikap buruh yang seakan terlambat merespons dirinya. Pasalnya, sebelum UMP 2014 benar-benar disahkan, dirinya telah mengajak buruh untuk berdialog secara baik-baik. Namun ajakan tersebut ditolak oleh buruh, entah apa alasannya.

"Kan sebelum kita tanda tangan, saya ajak ke dalam (Balaikota). Tapi mereka enggak mau, terus saya harus gimana?" lanjutnya.

Jokowi pun mengajak seluruh pihak menjaga kestabilan ekonomi dan keamanan Jakarta dengan mengikuti UMP sesuai penetapan.

Toh, lanjut Jokowi, Pemprov DKI tengah semaksimal mungkin membangun transportasi murah, rumah murah, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga DKI, termasuk bagi buruh.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh se-Jakarta mendatangi DPRD DKI Jakarta fraksi PDI-Perjuangan, Senin (11/11/2013) kemarin. Mereka meminta anggota fraksi menyampaikan tuntutan kepada Gubernur DKI Joko Widodo, yakni merevisi besaran UMP.