Tribunnews.com, Jakarta- Upaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendatangkan ratusan bus berbahan bakar gas (BBG) pada bulan ini terancam sia-sia. Belum adanya jaminan ketersediaan pasokan gas sebagai bahan bakar jadi penyebab.

Kepala Unit Pengelola (UP) Transjakarta Pargaulan Butarbutar mengatakan, saat ini sudah ada 9 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) serta 4 unit mobile refueling unit (MRU) yang melayani kebutuhan 579 unit bus transjakarta. Jika datang ratusan bus lagi, kata Pargaulan, maka mau tak mau jumlah SPBG atau MRU di Jakarta harus ditambah.

"Kita sudah perkirakan, kebutuhan 650 unit bus baru itu akan membutuhkan 196.800 Liter Setara Premium (LSP) BBG tiap harinya. Artinya, harusnya (jumlah SPBG atau MRU) lebih dari yang ada kini," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (4/12/2013).

Kepala Departemen Komunikasi Korporat Perusahaan Gas Negara (PGN) Ridha Ababil mengatakan adanya kendala membangun infrastruktur SPBG atau MRU. Menurutnya, tidak mungkin PGN sembarangan membangun infrastruktur tanpa kepastian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral soal jumlah kendaraan berbahan bakar gas. Tidak mungkin, kata Ridha, PGN hanya bergantung pada pasar bus transjakarta milik Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu, PGN tidak menambah pasokan gas untuk sektor transportasi di Ibu Kota.

"Untuk transportasi, kami terbatas menyediakan pasokan. Kita perlu aturan, entah dari pusat atau daerah, yang mendorong masyarakat beralih ke gas. Dengan semakin banyaknya pasar, tentunya akan ada infrastruktur yang kita sediakan," ujar Ridha.

Ridha menyebutkan, jika pemerintah pusat tak turun tangan mendorong perbanyakan pasar kendaraan BBG, maka kerja sama antara PGN dan Pemprov DKI tidak ada gunanya. Pasokan gas ke ratusan bus transjakarta itu hanya akan mengandalkan 9 SPBG milik Pertamina dan 4 MRU milik PGN saja, tidak lebih.

"Ya, paling tahun ini kita nambah dua MRU lagi di Monas dan satu SPBG di Pondok Ungu, mudah-mudahan cukup," ujar Ridha.

DPRD minta penjelasan

Ketua Komisi B urusan transportasi DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengatakan, Dinas Energi dan Industri DKI Jakarta harus memaparkan kesiapan pasokan gas untuk ratusan bus yang akan datang. Pemprov DKI, kata Selamat, harus memberi kepastian bahwa bus-bus yang direncanakan mengoptimalkan jalur busway tak mangkrak akibat tidak ada bahan bakar.

"Harusnya dijelaskan, rasio penggunaan gasnya. Satu bus butuh berapa liter gas. Satu SPBG atau MRU menyediakan berapa liter gas. Kalau kurang, ya mesti ditambah. Jangan sampai ada penumpang yang terlantar lagi nantinya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Jokowi tetap yakin

Di tengah ketidakpastian pasokan gas, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap yakin bahwa ratusan bus yang kini tengah dirakit di China dan Malang tersebut tidak akan parkir sia-sia. Keyakinan itu dilandaskan oleh kerja sama yang telah dijalin Pemprov DKI dan perusahaan penyedia bahan bakar gas bagi transportasi.

"Waktu kemarin kita komunikasi, Pertamina nyanggupin, PGN nyanggupin, Kementerian ESDM nyanggupin, saya tinggal nagih saja," ujar Jokowi.

Tahun ini sedianya Pemprov DKI mendatangkan seribu bus. Namun, rencana itu berubah menjadi 650 bus. Bus-bus itu terdiri atas 310 bus transjakarta dan 340 bus sedang. Untuk transjakarta, 20 unit di antaranya masih berbahan bakar solar dan akan dipasang converter kit BBG.

Harga satu bus transjakarta gandeng mencapai sekitar Rp 3,7 miliar per unit, sedangkan bus single Rp 2 miliar per unit. Jokowi memperkirakan ratusan bus tersebut akan datang pada pertengahan Desember 2013 dan akan mulai beroperasi pada akhir tahun ini.