Tribunnews.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar sebaiknya subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di ibukota dicabut dan tidak diberlakukan kembali. Sementara, dana subsidi tersebut bisa dialihkan untuk mendanai program-program pembangunan lainnya. Hal tersebut dikatakan Ahok –begitu dia biasa disapa- di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) lalu yang langsung disambut positif oleh Menteri Keuangan, Chatib Basri.

Selain agar dana subsidi bisa dimanfaatkan untuk program pembangunan lain, Ahok juga mengatakan bahwa pencabutan subsidi tersebut juga sebagai strategi untuk mengurangi kemacetan dan menahan laju pertumbuhan kendaraan. Di antara dukungan tersebut, pakar perminyakan, Dr. Kurtubi mempunyai tanggapan yang berbeda. Secara pribadi, dia sangat mendukung agenda pengurangan subsidi BBM  namun tidak dengan mencabut subsidi BBM di DKI Jakarta. 

Menurutnya, bila subsidi BBM dicabut, harga pun akan dinaikkan hingga kira-kira Rp. 10 ribu/liter.

“Wacana yang mungkin akan menjadi sebuah kebijakan ini akan mengundang demo besar-besaran. Kalau mau mengurangi subsidi harus dengan cara pindah ke gas,” ujar Kurtubi, Selasa (17/12/2013). 

Menurutnya ide itu sangat sulit diterapkan karena kebijakan harga BBM sifatnya nasional. Harga BBM di seluruh Indonesia bersifat in form (seragam), artinya harga   di seluruh Indonesia sama. Dia menambahkan kalau BBM bersubsidi di Jakarta dicabut akan mengundang pengisi BBM untuk mengisi di luar Jakarta.

“Rencana ini tidak akan tercapai,” demikian ujar Kurtubi. 

Lebih jauh Kurtubi berpendapat, ada cara yang bisa diupayakan Pemda DKI agar subsidi BBM di DKI bisa ditekan serendah mungkin. Yaitu dengan cara, Pemprov DKI mendesak pemerintah pusat agar segera mempercepat pembanguunan infrastuktur gas berikut suplai BBG-nya, sehingga penduduk Jakarta bisa memakai BBM jenis gas.

“Kalau ini bisa dilakukan, masyarakat juga tidak merasa diberatkan,” tandasnya. 

Kebijakan ini tidak memberi dampak Inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jakarta karena harga gas yang tidak disubsibidi jauh lebih murah dibanding dengan BBM yang disubsidi. Dia memberi contoh Trans Jakarta atau Busway saat ini membeli gas dengan harga hanya Rp 3100,- per LSP (Liter Setara Premium) sedangkan premium subsidi Rp 6500,-

“Misalnya harga gas dinaikkan Rp1000,- menjadi Rp4100 untuk mendorong suplai harga pun, ini masih jauh lebih murah dengan premium Rp 6500 yang di subsidi,” jelasnya. 

Menurutnya seandainya seluruh angkutan umum di Jakarta menggunakan gas dan separo kendaraan Jakarta pindah ke gas. Maka subsidi BBM yang dihemat untuk DKI satu tahun bisa mencapai sekitar 25 triliun rupiah.

“Penghematan sebesar itu cukup untuk pembiayaan MRT. Selain itu kota Jakarta menjadi lebih bersih,” paparnya. 

Kurtubi menambahkan, solusi terbaik memerlukan persiapan dan sosialisasi yang matang dari pemerintah.

“Pemerintah harus menetapkan standar teknis keamanan yang ketat. Sebagaimana yang pernah dilakukan di Argentina, Brazil, Pakistan, India, Thailand, dan beberapa negara lain. Sebagian besar kendaraan di negara-negara itu sudah pindah ke gas,” terang Kurtubi.

Menurutnya, realisasi strategi ini sangat mungkin terlaksana bila pemerintah pusat mendukung upaya ini dengan konsisten. Dia menambahkan bahwa realisasi rencana ini tidak terlalu rumit.

“Paling lama dalam satu tahun rencana ini bisa terealisasi. Pemerintah harus menyediakan converter kit yang diberikan gratis kepada angkutan umum. Sebagaimana program konversi minyak tanah yang memberi gratis tabung LPG kepada masyarakat,” katanya.