Tribunnews.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam mencabut izin proyek pembangunan monorel di Jakarta dari PT Jakarta Monorail (JM).

Langkah tersebut bakal dilakukan jika dalam waktu yang telah ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda, PT Jakarta Monorail tidak melanjutkan proyek itu.

Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan bahwa kondisi keuangan PT JM, pihak swasta yang membangun monorel di Jakarta tengah bermasalah.

Atas dasar itulah, lanjut pria yang akrab disapa Ahok tersebut, hingga kini proyek pembangunan pondasi transportasi masal diketahui terhambat.

"Bappeda sudah buat surat. kalau dia enggak mampu untuk itu dilanjutkan, kita cabut. Kita batalin," ujar Ahok di Balaikota pada Senin (17/2/2014) pagi.

Ahok menegaskan bahwa ketiadaan visi dari PT JM bukanlah karena kecerobohan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, PT JM pada awalnya telah memiliki izin pembangunan monorel, yakni sejak gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Jika pada saat Jokowi-Ahok memimpin, mencabut izinnya begitu saja, PT JM dapat saja melaksanakan gugatan hukum ke pengadilan.

"Sudah kita cek sebelumnya. Hanya kan dia pegang (izin) itu. Kita minta dia lepas, dia enggak mau kasih lepas. Pasti digugat. Maksud saya itu. Kalau kamu enggak bisa, cari yang lain dong. Tapi, dia enggak mau, ya kita mau gimana lagi? Cabut saja," ujarnya.

Ahok curiga, PT JM sedari awal tidak mempunyai keuangan yang memadai. Oleh sebab itu, PT JM sengaja memaksakan pembangunan monorel dengan jaminan bahwa jika suatu saat mengalami kesulitan keuangan, Pemprov DKI Jakarta dapat membantu mengucurkan dana segar demi pembangunan proyek.

Ahok pun menegaskan tidak akan "terperangkap" dalam dugaan skenario tersebut."Enak aja, lu udah bilang bisa, begitu bangkrut, gua mesti beli. Sama aja, mendingan gua tender. Itu mah ada niat dia mau jadi kontraktor doang. Kita enggak bakal mau," ujarnya.

"Kalau lu mau bangun, lu pakai lahan gua, oke gua kasih. Tapi, kalau ada ada jaminan kalau lu bangkrut gua bayar dan mesti ambil kerjaan lu, gua dengan tegas bakal tolak," lanjut Ahok.

Ahok menceritakan, kondisi yang sama terjadi pada proyek deep tunnel. Ada satu perusahaan yang bersedia membangun proyek itu.

Namun, mereka meminta jaminan berupa uang dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembiayaan konsultasi ke Belanda sekaligus mendapat jaminan bahwa jika proyek terhenti karena kesulitan uang, Pemprov DKI dapat mengucurkan dana segar.

Kini, lanjut Ahok, pihaknya menunggu kepastian dari pihak PT JM terlebih dahulu, apakah proyek itu bisa dilanjutkan atau tidak. Jika dalam waktu yang ditargetkan Bappeda, PT JM tidak bisa memenuhinya, Ahok terpaksa mencabut izin tersebut.

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mempertanyakan tahap kelanjutan proyek pembangunan monorel. Menurutnya, tak ada perkembangan berarti dari layanan transportasi massal yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 2018 itu.

"Ini komplain dari kita, dewan sudah panggil dua kali tahun lalu manajemennya, tapi mereka enggak pernah hadir. Monorel enggak kayak MRT yang jelas gitu keliatan progresnya," kata Selamat saat dihubungi wartawan beberapa waktu yang lalu.

Direktur Utama PT JM John Aryananda sempat datang ke Balaikota, beberapa waktu lalu. Namun, John enggan memberi tahu apa maksud kedatangannya itu. John juga tidak mau ditanya lebih lanjut soal kelanjutan proyek monorel.

"No comment, no comment. Kalian sudah memberitakan kami yang jelek terus," ujarnya seraya masuk ke dalam mobilnya.