TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Masalah penertiban pedagang kaki lima (PKL) bukan hanya dialami oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi Pemerintah Kota Tangerang. PKL yang memiliki modal sedikit "menjajah" area publik seperti di jembatan penyeberangan orang (JPO).

Salah satunya di Jalan MH Thamrin, Kebon Nanas, Kota Tangerang. Di JPO itu tampak berderet para PKL menjajakan dagangannya kepada pejalan kaki yang melintas. Barang yang mereka jual yakni asesori handphone, tas, dompet, buku tulis, hingga mainan anak.

"Kita terpaksa jualan di sini karena enggak punya modal. Untuk sewa lapak saja, bisa sepuluh juta sampai 30 juta," kata S, salah satu pedagang di Kebon Nanas, Kota Tangerang, Rabu (2/4/2014).

Selain kekurangan modal, lanjut S, mereka memilih berjualan di atas jembatan penyeberangan orang karena lokasinya yang strategis. "Daerah di sini sangat ramai. Jadi kita pilih berdagang di sini," sambungnya.

S mengaku pendapatannya sebagai pedagang bervariasi. Sehari dia bisa mendapatkan uang sampai Rp 200.000. "Cukup untuk makan sehari-hari dan modal beli barang dagangan lagi," ujar S lagi.

Menurut S, dia biasa mulai berdagang mulai pukul 08.00 pagi hingga menjelang maghrib. Ayah dua anak ini menjajakan dagangannya dengan sangat murah. "Karena kita jual murah makanya banyak yang mau beli. Walaupun untungnya kecil, yang penting saya dan langganan saya bisa saling membantu," ujar S.

S mengatakan, sudah menekuni pekerjaan ini kurang lebih tiga tahun. "Kita sering diusir petugas, tapi kalau sudah aman, dua tiga hari kita kembali dagang lagi," ungkapnya.

S dan pedagang lainnya berharap pemerintah juga bisa memperhatikan mereka dengan memberikan lapak bagi mereka untuk berdagang. (Yohanes Debrito Neonnub)