Laporan wartawan Wartakotalive, Budi Sam Law Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan dari Federal Bureau Investigation (FBI) dan perwakilan dari Australian Federal Police (AFP) menawarkan bantuan kepada Polri dalam penanganan kasus sodomi siswa TK Jakarta International School (JIS).

Hal itu dikatakan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Suhardi Alius kepada wartawan, Rabu (30/4/2014).

Menurut Suhardi kedatangan FBI dan AFP, itu bukan untuk campur tangan dalam penyelidikan kasus JIS dan bukan untuk menyelidiki kasus buronan pedofilia FBI William James Vahey yang pernah mengajar di JIS dalam rentang waktu 10 tahun yakni sejak 1992 hingga 2002.

"Mereka tidak akan ikut campur dalam penyelidikan kasus ini. Mereka menawarkan apa yang bisa lakukan dan berikan untuk membantu Polri menangani kasus ini," kata Suhardi.

Menurutnya, FBI dan AFP mengapresiasi apa yang telah dilakukan Polri dalam mengungkap kasus ini.
Suhardi, mengatakan pihaknya tidak menolak atau menerima bantuan yang ditawarkan FBI dan AFP.

Namun intinya kata Suhardi, Polri tetap independen dalam penanganan kasus ini serta tidak terpengaruh dengan kehadirian intelijen asing itu di Indonesia. "Seperti apa dukungan yang mau berikan, akan kordinasikan lebih lanjut," katanya.

Menurut Suhardi, penyidikan yang dilakukan Polri dalam kasus sodomi di JIS tetap berangkat dari laporan korban yang merupakan siswa TK JIS. Sementara ini, kata Suhardi, pelakunya diketahui 6 orang yang merupakan petugas kebersihan di JIS dan sudah ditahan pihaknya.

Menurutnya penyidikan polisi belum mengaitkan kasus sodomi di JIS dengan buronan FBI William James Vahey yang pernah mengajar di sana. "Tidak dalami kasus buronan itu duku. Karena, akan bias nantinya," ujar Suhardi.

Suhardi menjelaskan kasus sodomi siswa TK di JIS, menjadi perhatian dunia internasional. Sebab siswa yang bersekolah di JIS berasal dari berbagai negara. Ia memastikan Polri akan tetap bersikap independen dalam mendalami kasus itu walau nanti adanya support dari para intelijen asing tersebut.

Menurut Suhardi, Polri tetap mengunakan aturan hukum Indonesia. Suhardi menjelaskan, dalam pertemuan antara pihak AFP dengan Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar Tony Hermanto, dibahas mengenai guru-guru dari Australia yang mengajar di JIS.