TRIBUNNEWS.COM, BEKASI -- Ratusan warga dari tiga kelurahan di Bekasi Timur, Kota Bekasi yang lahannya bakal tergusur proyek Underpass Bulak Kapal belum menerima tawaran ganti rugi tanah dari Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) .

Hingga musyawarah tahap kedua yang digelar Selasa (2/9/2014) di Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, ratusan warga yang hadir belum menyepakati nilai ganti rugi tanah yang ditawarkan.

Padahal, Tim P2T sudah menaikkan tawaran ganti rugi tanah dari semula Rp4 juta per meter persegi pada musyawarah tahap sebelumnya, menjadi Rp5 juta per meter persegi.

"Warga menanggapinya dengan angka fluktuatif, ada yang minta Rp 10 juta per meter, Rp 30 juta per meter, bahkan Rp35 juta per meter persegi," ungkap Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Bekasi, Sudarsono usai musyawarah itu, Selasa (2/9/2014).

Sudarsono menyatakan, masih ada waktu 14 hari untuk dilakukannya musyawarah lanjutan antara Tim P2T dan warga dari Kelurahan Margahayu, Arenjaya, dan Durenjaya. Rencananya, musyawarah itu akan digelar di Balai Patriot, Komplek Pemkot Bekasi.

142 Bidang Sudarsono menjelaskan bahwa untuk keperluan pembangunan underpass Bulak Kapal dibutuhkan lahan 16.965 meter persegi. Lahan seluas itu terdiri atas 142 bidang kepemilikan yang tersebar di tiga kelurahan.

Rinciannya, di Kelurahan Durenjaya terdapat 49 bidang kepemilikan, Kelurahan Margahayu 34 bidang kepemilikan, dan Kelurahan Arenjaya 59 bidang kepemilikan.