Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anggota DPRD DKI Belum Bekerja Sudah Terima Gaji

"Ini kita kayak orang luntang-lantung tidak jelas apa yang mau dikerjakan," ungkap Zainuddin

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Anggota DPRD DKI Belum Bekerja Sudah Terima Gaji
Tribunnews/Herudin
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (tengah) berfoto bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan) serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik (kanan), Triwisaksana (dua kiri), dan Abraham Lunggana atau Lulung usai rapat paripurna pemaparan pandangan fraksi terkait pidato pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014). Dalam paripurna ini, seluruh fraksi menyetujui pengunduran diri Jokowi, yang selanjutnya surat pengunduran diri akan segera diproses untuk ditujukan kepada Kemendagri. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta telah dilantik kurang lebih dua bulan lalu namun sampai hari ini belum terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal tersebut mengakibatkan anggotanya pengangguran alias tidak jelas apa yang harus dikerjakannya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Zainuddin mengatakan anggota Dewan luntang lantung saat ini karena tak jelas apa yang akan dikerjakan.

"Ini kita kayak orang luntang-lantung tidak jelas apa yang mau dikerjakan," ungkap Zainuddin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Sebetulnya Fraksi Partai Golkar, menurut dia, sudah menyerahkan nama-nama orang untuk duduk di komisi, satu minggu setelah pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta.

Untuk itu, Golkar mendesak pimpinan DPRD mengambil langkah cepat untuk membentuk alat kelengkapan dewan sehingga anggota DPRD tidak dianggap makan gaji buta karena kerjanya tidak jelas.

"Pimpinan Dewan harus mengambi langkah cepat memutuskan Alat Kelengkapan Dewan," katanya.

BERITA REKOMENDASI

Terhambatnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dikarenakan masih ada fraksi yang belum mau menerima jatah pimpinan di alat kelengkapan.

Golkar memandang hal tersebut, pihaknya akan mendesak untuk diselesaikan secara musyawarah, bila tidak selesai juga bisa diputuskan secara voting sehingga DPRD DKI Jakarta bisa bekerja.

"Akibat belum terbentuk alat kelengkapan dewan, maka banyak hal yang pasti tertunda seperti pembahasan APBD. Bila begini terus malu kita," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas