Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan pengupahan menyodorkan dua alternatif Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut mengungkapkan sebelumnya bila UMP kurang lebih berada diangka Rp 2,7 juta.

Hasil rapat penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) DKI Jakarta mengerucut kepada dua angka Rp 2.693.764,40 merupakan nilai yang diajukan perwakilan pemerintah yang juga sudah diamini pihak pengusaha dan Rp 3.574.179,36 yang merupakan usulan buruh.

Dikatakan Ahok, pihaknya sudah menjelaskan kepada buruh bahwa dalam penetapan UMP yang menjadi patokan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Nah KHL itu baru dihitung, tingkat produktivitasnya berapa, pertumbuhan ekonomi berap dikalikan dapatlah UMP," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Dikatakannya tahun ini yang menjadi fokus perbaikan kualitas KHL seperti dari tepung terigu menjadi mie instan. Dengan ditemukanannya angka KHL maka dengan mudah bisa diketahui berapa upah yang layak untuk DKI Jakarta.

"Jadi kita tidak bisa bicara pokoknya saya mau Rp 3,3 juta terus komponen dicari-cari. Untuk UMP kurang lebih ya Rp 2,7 juta kalau menurut KHL kemarin," ungkapnya.

Mengenai akan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pihaknya pun sudah memperhitungkan berapa persen pengaruhnya. Pemprov DKI pun akan menyiapkan bus murah untuk memfasilitasi para pekerja.

"Ya itu sudah diperhitungkan berapa persen, BBM tidak naik juga, saya mau stop subsidi di Jakarta. Kan BBM subsidi juga mau dicabut. Yang penting ada bus murah untuk mereka, sekarang mereka ngeluh, keluar rumah naik bus bayar, makanya menyatukan bus dibawah satu harga. Jadi kamu bayar satu bulan bebas naik bus," ungkapnya.