TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan membuat rapat paripurna tandingan. Rencana tersebut dalam menyikapi rapat paripurna istimewa yang digagas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bersama fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengungkapkan sebenarnya rapat paripurna yang digagas KMP tidak mau disebut sebagai paripurna tandingan.

"Kita tidak membuat paripurna tandingan, tapi paripurna yang betul sesuai aturan," ungkap M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Rapat paripurna yang akan dilakukan pekan depan, dikatakan M Taufik dalam rangka menjaga DPRD bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan lainnya supaya masyarakat bisa menilai.

"Kita akan sampaikan pada masyarakat agar masyarakat bisa menilai. Apakah presiden mau melantik hasil produk dari forum yang salah, kalau mau menurut aturan. Kita tahu Pak Jokowi kan taat aturannya SK-nya kan presiden," ungkapnya.

Ditegaskannya, KMP bersikap membuat paripurna baru bukan dalam rangka menjegal Ahok tetapi ingin memberikan pelajaran bagaimana paripurna yang sesuai dengan prosedur.

"Kenapa tergesa-gesa, kata Ahok kan bedanya cetiau (sejuta). Sabar dulu kami bukan mau menghalangi," ucapnya.

Mengenai surat undangan, bila ketua DPRD DKI Jakarta tidak menandatangani dijelaskan Wakil Ketua DPRD Triwicaksana bahwa pimpinan DPRD kolektif koligial sehingga harus ada paraf pimpinan yang lain.

"Jadi menurut tata tertib baik ketua atau wakil ketua DPRD boleh mengundang rapat paripurna, tapi harus kolektif koligial tidak boleh satu saja mngundang rapat paripurna maka harus minimal dua paraf," ungkapnya.