Ahok Tentukan Nasib Honorer DKI Berdasarkan Hasil Kerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak akan mentoleransi bagi pegawai honorer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak bekerja dengan baik.

Ia mengatakan keberadaan honorer bisa dihilangkan dari lingkungan Pemprov DKI bila tidak memiliki kontribusi.

"Nasibnya tergantung, jangankan honorer, PNS saja mau saya hapus kalau tidak beres," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Selasa (13/1/2015).

Dikatakannya lebih baik melakukan kontrak individual dibandingkan menggunakan tenaga honorer.

"Sekarang kita nggak bicara honorer. Subtansi dari undang-undang aparatur sipil negara tidak mengenal namanya honorer atau bukan honorer, yang penting fungsi. Jadi ada yang tetap, ada pegawai negeri, ada yang kontrak semasa itu," ungkapnya.

Bila fungsi seorang pegawai tidak bagus, Ahok tidak mentoleransi. Ia menyarankan bila pekerjaannya tidak bagus lebih baik keluar saja sebagai pekerja di lingkungan Pemprov DKI.

"Nasib ya tergantung ada PHK atau enggak saya nggak tahu. Kalau kamu nggak mau kerja dengan baik ya berarti nasib kamu yang nyusahin sendiri. Kalau kamu mau nasib baik kerja baik-baik di Jakarta, nggak mungkin saya stafkan," ujarnya.