Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada alasan kenapa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru membongkar APBD DKI 2014 juga mengandung dana siluman. Saat itu, selain belum mendapatkan bukti, anggaran tersebut tidak tercatat dalam sistem electronic budgeting seperti APBD DKI 2015.

Tapi, dalam kisruh APBD 2015 ini, DPRD DKI tidak bisa menuding balik eksekutif bila muncul anggaran tak masuk akal. Karena mereka menolak APBD DKI versi e-budgeting yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta. Sementara APBD DKI versi DPRD DKI mengandung dana siluman sampai Rp 12,1 triliun.

"APBD 2014 baru sekarang saya buka setelah saya menunggu mereka membuat sendiri APBD 2015. Dulu APBD 2012, 2013, 2014 ada temuan BPKP, dan DPRD semuanya mengatakan kami mana tahu, yang menyusun anggaran yang mengetik anggaran tender semua eksekutif, bukan kami (DPRD) katanya," ungkap Ahok di Rutan Klas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).

Fakta di lapangan, ada oknum DPRD sendiri yang memasang dan mengisi anggaran siluman APBD. Saat itu Ahok belum berani berkoar banyak karena tidak ada bukti. Kalau itu dikeluarkan, DPRD bakal menuduh eksekutif telah membuat fitnah.

"Makanya saya tunggu e-budgeting selesai. Tapi mereka nekat akhirnya, membuat sendiri, mengetik sendiri, akhirnya ketahuan. Anggaran UPS diketik sendiri sampai Rp 12,1 triliun semua. Kalau ini sudah ada bukti nyata, SKPD semua harus sudah e-budgeting masuk, jadi sekarang yang dikeluarkan versi APBD itu tidak ada satu pun SKPD yang mengetiknya," terangnya.

Saat ini, DPRD tidak bisa lagi bermain-main anggaran dan tidak bisa mencuci tangan begitu saja, saat diketahui ada anggaran siluman dalam APBD DKI 2015.

"Jadi sekarang kalau dia mengatakan bukan urusan kami, itu namanya jahat. Uangnya mau, memainkan anggaran mau, tapi yang dituduh eksekutif," timpal mantan Bupati Belitung Timur itu.

Dengan kisruh seperti sekarang ini, Ahok menganggap tidak perlu berkomunikasi lagi. Meski merasa kasihan kepada warga DKI karena program berantakan akibat tak kunjung cairnya APBD. Tapi Ahok lebih kasihan jika uang Rp 12,1 triliun milik warga DKI dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak masuk akal.

Menurut perhitungannya, anggaran Rp 12,1 triliun bisa membangun 60 ribu rusun, atau 9.000 lapas. Ia mengaku sulit membayangkan satu sekolah memiliki UPS seharga Rp 6 miliar. "Jadi sekarang mau komunikasi seperti apa?" papar Ahok.

Ahok tidak memedulikan sejumlah pengamat yang menyorotnya kerap berkata kasar. Sebaliknya, ia menganggap kesantunan adalah jika tidak mencuri uang rakyat.

"Bagi saya komunikasi yang santun itu tidak curi uang rakyat, bukan baik-baik, kalau baik-baik sama semua orang mencuri bersama, saya lebih baik dicap tidak sopan," tegas Ahok.