TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik atara Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahja Purnama dengan anggota DPRD DKI Jakarta terkait draft rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 berujung pada rencana Hak Angket oleh anggota dewan.

Melihat hal tersebut, Pengamat Politik dari Polcomm Institute, Heru Budianto menilai hak angket yang digulirkan para anggota DPRD DKI adalah bentuk "shock therapy" untuk Ahok.

"Hak angket itu untuk shock therapy bagi Ahok, bagi seorang pejabat public, terlepas asumsi bahwa sikap Ahok benar tetapi caranya (menantang DPRD) yang mungkin tidak perlu terjadi," kata Heru kepada wartawan, Minggu (1/3/2015).

Menurut Heru, sebagai seorang Gubernur yang merupakan jabatan politis, seharusnya Ahok membangun sinergis dengan para wakil rakyat DKI. Sebab langkah Ahok ini akan membahayakan posisinya sendiri.

"Jadi seorang pejabat politik, karena gubernur itu kan jabatan politis, mestinya (Ahok) membangun sinergi bukan membuat langkah-langkah politik yang justru membahayakan Ahok," ujarnya.

Meski begitu, Heru melihat wacana hak angket yang telah digulirkan para anggota DPRD guna menyelidiki APBD 2015 yang disampaikan Ahok ke Kemendagri belum bisa melengserkan dirinya dari kursi orang nomor satu di DKI Jakarta.

"Kalau sampai melengserkan mungkin belum ya, tapi ini sudah cukup mendesak Ahok, itulah kalau tidak cermat dalam melakukan mobilisasi politik, seharusnya DPRD itu kan dipakai untuk menselaraskan poltik. DPRD kan mitra, harus kerjasama," imbuhnya.