TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi persoalan yang muncul antara Gubernur DKI Ahok dengan DPRD DKI, DPP PDI Perjuangan mengusulkan kepada Mendagri untuk memfasilitasi pertemuan antara Gubernur dan Wagub DKI dengan Pimpinan DPRD serta seluruh Pimpinan fraksi DPRD DKI.

"Apapun masalahnya rakyat tidak boleh dijadikan korban. Karena itulah semua pihak harus duduk bersama dan dengan kepala dingin memulai kembali pembahasan anggaran agar benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat DKI," ujar Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Penyusunan APBD tersebut harus dilakukan secara transparan, melalui politik alokasi dan distribusi yang difokuskan pada penyelesaian masalah utama di DKI seperti kemacetan, perbaikan rumah kumuh, mengatasi banjir, dan mendorong pemerintahan daerah yang efektif melayani rakyat.

"Konflik yang terjadi saat ini merugikan semua pihak. Karena itulah kami mengimbau agar semua pihak menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya," ujar Hasto.

Terhadap persoalan yang muncul, maka harus dibangun rasa saling percaya. Bagaimanapun konstitusi mengamanatkan bahwa hak budgeting tersebut merupakan salah satu fungsi utama dewan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, melalui pembahasan bersama dengan eksekutif .

Menurut Hasto, DPP PDIP menginstruksikan Fraksi PDIP DPRD DKI untuk memelopori musyawarah tersebut dan segera menyelesaikan pembahasan APBD tersebut.

"Terhadap dugaan penyimpangan anggaran, DPP PDIP tidak mentolerir sama sekali atas penyalahgunaan anggaran. Seluruh alokasi anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan," tegas Hasto.