TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LBH Pendidikan menyakini pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015 tidak akan deadlock alias buntu, bila saja tak ada makian yang dilontarkan oknum anggota DPRD DKI saat rapat mediasi bersama Pemprov DKI, di Kemendagri beberapa waktu lalu.

Dengan adanya teriakan-teriakan 'permusuhan' dari anggota DPRD DKI saat acara akan selesai, membuat Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama beserta jajarannya justru keluar meninggalkan ruang rapat mediasi tersebut.

"Kalau tidak ada kata-kata makian dari anggota DPRD, kami meyakini pembahasan APBD 2015 kemarin akan terjadi kesepakatan," kata Direktur LBH Pendidikan, Ayat Hidayat dalam jumpa persnya, di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2015).

Menurut Ayat apa yang telah dilakukan sejumlah anggota DPR DKI dalam rapat tersebut sangat tidak mendidik.

Bahkan makian-makian berbau rasis tersebut sudah masuk kategori tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 dan Pasal 4 huruf b angka 2 Jo Pasal 16 UU No 40/2008 serta Pasal 207 KUHP.

"Kami pun sudah melaporkan umpatan-umpatan berbau rasis itu kepada Polda Metro Jaya," kata Ayat.

Ke depan, dia berharap tak terjadi lagi aksi seperti itu. Ayat juga menegaskan, akan melaporkan ke pihak kepolisian, bila menemukan hal semacam itu lagi.

"Ke depan juga akan kami laporkan bila ada kejadian serupa. Siapapun pejabatnya," kata Ayat.