TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konflik antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai sebagai salah isu yang menarik perhatian publik nasional.

Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, konflik ini menyita perhatian publik secara luas bukan hanya warga DKI.

Peneliti LSI Ade Mulyana mengatakan mayoritas publik menyatakan bahwa mereka lebih percaya dengan sikap dan komitmen Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dibanding dengan kepercayaan mereka terhadap DPRD Jakarta.

"Sebesar 60,77 persen publik menyatakan percaya dengan komitmen Ahok untuk pemerintahan yang bersih. Dan hanya sebesar 22,65 persen yang percaya dengan komitmen DPRD Jakarta untuk pemerintahan yang bersih," kata Ader dalam konferensi pers di kantor LSI Denny JA Rawamangun, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Sementara itu, terkait dengan pengajuan hak angket yang diajukan DPRD Jakarta, publik pun pesimis dan menilai bahwa hak angket DPRD tersebut tidak diperlukan.

"Sebesar 51,25 persen publik menyatakan bahwa hak angket (hak penyidikan) yang bias berujung pada pemakzulan tersebut tidak diperlukan terhadap Ahok. Hanya 35,30 persen publik yang menyatakan mereka cenderung mendukung penggunaan hak angket terhadap Ahok," kata Ade.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada tanggal 34 Maret 2015 di 33 Provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multistage random sampling dalam menarik sample sebanyak 1200 responden. Dengan estimasi margin of error sebesar 2,9 persen.

Selain survei, LSI Denny JA juga melengkapi data dan analisis melalui iriset kualitatif yaitu dengan metode in depth interview, FGD (focus group discussion)