TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mensinyalir adanya permainan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mengakibatkan terlambatnya pembayaran upah bagi Pegawai Harian Lepas (PHL).

"‎Upah PHL juga ada permainan. Sekarang saya sudah pesan ke LKPP November 2014 memprediksi (anggaran APBD) kami pasti deadlock dengan DPRD karena pembentukan alat kelengkapan DPRD saja telat, karena pengaruh KMP dan KIH di pusat terbawa ke DKI," tutur pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).

Melihat prediksi tersebut, Ahok pun sudah meminta dibuatkan anggaran mendahului untuk semua dan tidak boleh lagi ada outsorcing baik satpam, petugas kebersihan, sehingga semua statusnya kontrak individual.

"Di LKPP sudah oke, eh Bappeda, makanya saya curiga, Bappeda lagi diaudit diperiksa inspektorat ini. Bappeda sengaja mengganti nomenklatur, seolah-olah operasional itu kami tidak bisa mendahului. Sekarang saya sudah perbaiki, minggu depan sudah selesai kok semua," ungkapnya.

Ahok menilai terlambatnya pembayaran upah bagi PHL sebagai bentuk untuk mengerjai dirinya. Ia menduga ada oknum yang sengaja menginput dengan bermain mata dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Makanya saya mencopot Pak Andi Baso (mantan Kepala Bappeda), saya ragu-ragu dengan dia, saya copot dari Bappeda. Saya begitu lihat gelagat tidak benar, saya copot. Tidak apa-apa, lihat waktu saja," jelasnya.

Dirinya sebenarnya tidak tahu siapa yang bermain. Ahok menganggap bahwa hal tersebut layaknya perang alien. Alien masuk wujud manusia tidak tahu mana alien dan bukan alien.

"Jadi kamu butuh waktu nih. Nah sekarang kelihatan waktunya nih, mana yang tidak benar stafkan," ucapnya.