Ahok: DPRD Salah Baca Evaluasi Kemendagri
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap DPRD DKI sudah salah membaca evaluasi RAPBD DKI Tahun 2015 dari Kemendagri.
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Gusti Sawabi
Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap DPRD DKI sudah salah membaca evaluasi RAPBD DKI Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebelumnya DPRD mempertanyakan adanya Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) DKI terhadap lima BUMD milik DKI yang tertulis dalam evaluasi RAPBD DKI dari Kemendagri diantaranya PD Dharma Jaya, PT Ratak Armada, PT Cemani Toka, PT Graha Sari Suryajaya, dan RS Haji Jakarta.
"Itu dia salah sekali membaca surat Mendagri. Di situ sebenarnya ditulis total penyertaan modal kepada lima BUMD ini sebanyak itu. Contoh ada RS Haji total Rp 100 miliar lebih. Pemda DKI pernah nyetor Rp 52 miliar, bukan berarti tahun ini setor," ungkap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).
Dijelaskan dia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat suntikan dana untuk 2015 ini hanya PT MRT sebesar Rp 4,6 triliun dan PT TransJakarta sebesar Rp 1 triliun Public Service Obligation (PSO) dan membeli bus.
"Tidak pantas dong Kopaja saja Rp 6 ribu masa TransJakarta ditanggung cuma Rp 3 500, nomboknya dari PSO," ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.
Justru Ahok mengkritik DPRD DKI Jakarta yang tidak memberikan persetujuan untuk memberikan suntikan dana kepata Bank DKI untuk menaikan kelasnya.
"Kalau anda Buku III kan Perdanya Rp 12 triliun, Anda baru setor Rp 3 triliun. Ya Anda setor sampai mencapai Rp 12 triliun. Jadi yang salah di mana, DPRD salah baca," ungkapnya.
