TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui telah kecolongan anggaran yang diduga 'siluman' sebesar Rp 2 triliun.

Karena tanpa sepengetahuannya sudah masuk dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau APBD e-budgeting DKI 2015.

Ahok berdalih tak mampu mengawasi ribuan pengajuan anggaran satu per satu. "Kamu bisa enggak mengawasi berapa puluh ribu mata anggaran? Makanya, saya butuh e-budgeting.Sekarang pertanyaan saya, kok saya bisa tahu ada Rp 2 triliun? Sistem (e-budgeting) yang kasih tahu. Coba kalau saya enggak punya sistem, bisa tahu enggak ada anggaran 'siluman' Rp 2 triliun seperti ini? Enggak tahu, pasti lolos," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (16/3/2015).

Ia mengaku anggaran sebesar Rp 2 triliun itu memang sudah masuk ke dokumen APBD e-budgeting yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.

Ia juga merasa terbantu dengan adanya laman kawalapbd.org dan sistem e-budgeting. Pihaknya akhirnya mengetahui adanya kecolongan anggaran sebesar Rp 2 triliun tersebut.

Di laman itu dijabarkan selisih setiap anggaran dari e-budgeting dengan versi DPRD DKI. Kemudian hasilnya, hanya ada anggaran sekitar Rp 10 triliun yang tidak sama dengan pagu anggaran eksekutif.

"Kemendagri enggak katakan salah juga. Kemendagri mana tahu UPS, alat olahraga, makanya sekarang lagi kami sisir. Yang pasti ini kan ada anggaran 'siluman' Rp 12 triliun, kok kesisir cuma Rp 10 triliun. Berarti ada Rp 2 triliun dong yang masuk ke dalam (dokumen APBD 2015). Ini tuh kayak tangkap alien di film-film yang menjelma jadi manusia, makanya kami mau lacak," kata Ahok.

Begitu ketahuan, siapa yang tanggung jawab SKPD mana, kata Ahok, akan distafkan (dimutasi jadi staf). "Ada macam-macam (program) di anggaran Rp 2 triliun itu, seperti anggaran pemeliharaan, UPS juga ada," ujarnya.

Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, kemarin menggelar rapat hasil evaluasi APBD DKI 2015. Evaluasi tersebut, dilakukan setelah Banggar DPRD DKI melihat draf APBD yang telah dikoreksi Kemendagri.

Evaluasi tersebut terangkum dalam satu bundel kertas setebal 114 halaman. Banggar menyimpulkan ada beberapa puluh item yang bukan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna DPRD 27 Januari lalu.

"Ada banyak item yang dianggarkan bukan hasil dari pembahasan Pemprov DKI dengan DPRD. Salah satunya, penyertaan modal pemerintah (PMP) ke lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, kemarin.

Lima BUMD tersebut, lanjut Pras, seperti PD Dharma Jaya Rp 51.702.096.639; PT Ratax Armada Rp 5,500.000.000; PT Cemani Toka Rp 112.968.859.000; PT Grahasahari Surya Jaya Rp 48.870.000.000 dan PT RS Haji Jakarta Rp 100.309.278.000.

Menurut Pras, penganggaran kelima BUMD tersebut, tidak pernah dibahas dan tidak diparipurnakan pada 27 Januari Lalu. Karena itulah, pihaknya akan mempertanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Selasa (17/3) ini. (Mohamad Yusuf)