TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap banyak permainan anggaran dalam APBD DKI Tahun 2014 seperti di Dinas Pendidikan.

Ahok pun tidak bisa merinci satu persatu pengadaan barang dan jasa di dinas pendidikan yang diduga telah terjadi penggelembungan anggaran.

"Banyak lah macam-macam pokoknya aneh-aneh‎. Ya digital laptop-laptop, proyektor, aneh-aneh saja. Semua banyak banget," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).

Bukan hanya pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dari sisi manfaat serta angkanya tidak masuk akal. Data dari APBD 2014 anggaran pengadaan peningkatan mutu kelas pun dicurigai terjadi mark up anggaran karena nilainya mencapai Rp 148.500.000.000 untuk 33 program.

Ahok tidak ingin lagi ada anggaran untuk pengadaan hal-hal yang dianggap tidak terlalu penting. Seluruh anggaran mencurigakan dalam APBD 2014 mantan Bupati Belitung Timur ini hanya bisa menyerahkan kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian karena untuk pengadaan UPS kini penanganannya dilakukan pihak Polda Metro Jaya.

"KPK kamu udah lupakan lah, kan sudah diambil polisi. Tapi tergantung KPK," ucapnya.

Penelusuran wartawan program peningkatan mutu kelas untuk pengadaan Classroom audio system (CRASS) SMA/SMK dianggarkan Rp 5 miliar. Anggaran tersebut diajukan Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Timur dengan tujuan untuk peningkatan Saran dan Prasarana Pendidikan.

Selain itu, ada pengadaan Colaboration Active Classroom (CAC) untuk SMK yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar, lalu pengadaan yang sama untuk SMA yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dianggarkan Rp 6 miliar.

Kemudian ada pula pengadaan Multimedia Interactibe Class untuk SMP diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliar, pengadaan Alat Digital Education Classroom SMAN 23 yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

Lalu, ada lagi pengadaan Potable Wireless Interactive Digital Equiments For Class Room untuk SMA diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar, serta pengadaan portable Wireless Interanctive Digital Equipments For Class Room untuk SMA diajukan Sudin Menengah Jakarta Timur dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar.

Masih ada juga, pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 9 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar, pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 17 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

Pengadaan Digital Classroom diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp 5 miliar, serta pengadaan alat Digital Education Classroom SMAN 84 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

Berdasarkan APBD DKI Jakarta 2014 seluruhnya tercatat ada sekitar 33 program untuk melakukan peningkatan mutu kelas bila dikalkulasikan mencapai Rp 148.500.000.000.