TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyangkal pihaknya mendapat tekanan dari DPD PDI Perjuangan dalam menentukan sikap terhadap nasib Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun 2015.

"Tidak (ada tekanan). Itu murni keputusan ada di tangan saya," ucap pria yang akrab disapa Pras ini di Gedung DPRD DKI, Senin (23/3/2015).

Kamis (19/3/2015) lalu Pras mengatakan bila RAPBD harus menjadi Peraturan Daerah (Perda). Tetapi pada saat itu, pernyataannya belum dikomunikasikan dengan anggota DPRD yang lainnya.

"Secara kolektif dan kolegal saya kalah. Artinya saya kalah suara dan alasannya masuk di akal buat saya bagaimana kalau Perda atau Pergub (Peraturan Gubernur)," ungkapnya.

Dijelaskan pihakanya mendukung apa yang diputuskan DPRD untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Ini sudah berjalan dan sudah diputuskan. Takutnya kita dituduh ada korupsi lah, itu lah, kita menjaga itu semua saja, biar fair saja," ungkapnya.

Ditegaskannya tidak ada intervensi yang membuat PDI Perjuangan berbalik arah dan mendukung dikeluarkannya Pergub.

Meskipun ada komunikasi dari anggota Fraksi PDIP DPRD DKI dengan DPD PDIP sama sekali tidak ada urusan dengan dirinya sebagai Ketua DPRD.

"Itu (keputusan) murni ada di tangan saya sebagai ketua DPRD," ucapnya.

Surat penolakan RAPBD 2015 pun sudah dikirimkan DPRD kepada pihak eksekutif sekitar pukul 13.30 WIB setelah sebelumnya menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD.

"Sekarang kan kita minta kalau dikasih pembahasan yang cepatkan kita ajukan tidak bisa. Ini kan masalah ke hati-hatian juga. Entar kalau salah kita disalahin lagi kan. Kelabilan pak Ahok seperti itu," ucapnya.