TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyoroti kinerja suku dinas (sudin) Bina Marga DKI yang kerap melakukan bongkar pasang trotoar. Sementara lahan kosong yang diperuntukkan pembangunan trotoar tak kunjung direalisasi.

Hal ini menyebabkan, munculnya genangan paska hujan dan trotoar yang tidak ramah bagi pejalan kaki.

"SKPD kami itu suka bongkar pasang trotoar di tempat yang sama, kurang ajar enggak? Trotoar yang kosong enggak dibikin, (trotoar) yang lama dibongkar pasang saja, supaya mereka lebih gampang dapat duitnya (komisi)," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (30/3/2015).

Ia pun menginstruksikan Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal untuk membereskan hal ini. Selain meminta Yusmada, Basuki mengaku telah mengimbau masing-masing wali kota di wilayah untuk melapor kinerja sudin yang tidak beres.

Ke depannya, lanjut Basuki, Pemprov DKI akan membangun trotoar seperti yang ada di Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Nanti di trotoar itu kami bangun tiang ada tanda dan ditanam pohon di bagian tengahnya. Sekarang sudah boleh bangun pohon di tengah-tengah trotoar," kata Basuki.

Satu hal yang menjadi permasalahan hanyalah tindakan oknum SKPD DKI yang masih berupaya "bermain" anggaran serta memainkan lelang tender. Oleh karena itu Basuki menginstruksikan wali kota untuk mengawasi serta melaporkan kinerja sudin padanya.

Biasanya, lanjut Basuki, sudin kerap membandel dan tidak memedulikan instruksi wali kota. Solusinya, Basuki bakal menjadikan staf terhadap pejabat DKI "pembangkang" itu.

Baru-baru ini beredar video di dunia maya yang memperlihatkan seorang pejalan kaki memarahi pengendara motor yang berkendara di trotoar. Hal tersebut menunjukkan, selain trotoar yang tidak aman karena bisa dimasuki motor, juga karena tidak ada fasilitas khusus di trotoar tersebut untuk mencegahnya.

Namun untuk hal tersebut, kata Basuki, penegakan hukum para pengendara yang melanggar itu ada di tangan polisi. Pihaknya juga sudah kerja sama untuk itu, supaya masyarakat yang berjalan di trotoar juga tidak merasa terganggu.

"Saya bilang, kalau wali kota lihat tidak beres, maka lapor pada kami. Kalau terbukti, pecat SKPD-nya," ujar Basuki.

Biasanya, lanjut Basuki, wali kota akan memerintah pihak suku dinas (sudin) untuk mengerjakan itu sehingga apabila ada sudin yang tidak mau menurut dan laporannya terbukti, tidak akan segan untuk memecatnya.

Di sisi lain, perihal video berjudul "Motor Lawan Arah" yang diunggah Komtung TV di situs Youtube, Basuki meminta kerja sama kepolisian dan menindak tegas pemotor yang melintas di trotoar.

"Intinya penegakan hukum di polisi, Dirlantas perlu bantu kami. Jadi polisi enggak boleh diamkan saja, harus ditilang," kata Basuki.

Penulis : Kurnia Sari Aziza