TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengibaratkan dengan minum obat untuk nasib APBD 2016 bila tidak mau bernasib sama seperti APBD 2015 dengan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) karena tidak ada kesepakatan antara DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Antisipasi (APBD 2016 tidak gunakan Pergub) ya tergantung DPRD. Kalau sama-sama minum obatnya mesti jelas. Kalau dosisnya semua beres, ya pasti oke," ungkap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Selasa (14/4/2015).

Dikatakan dia, untuk APBD 2016 tidak akan ada lagi Poko Pikiran (Pokir) yang muncul. Karena semua harus memakai electronic Musrenbang.

"Jadi presiden sudah kasih pengarahan, nanti di KUAPPAS, periode juni juli, ketahuan, kalau sampai ada oknum yang tidak mau tanda tangan, kita akan sampaikan. Kan semua terbuka, transparan," ungkapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku bila dirinya sudah bicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bila DKI sudah tersambung fiber optik untuk jaringan internetnya sehingga penyerapan aspirasi masyarakat DKI bisa dengan mudah diketahui.

"Tadi sudah kita bikin konferensi video call, hampir tidak ada jeda, hampir kayak ngomong biasa. Kenapa, karena kita pakai fiber optik," ucapnya.