TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menugaskan seluruh Wali Kota di lima wilayah untuk merazia seluruh kos-kosan yang ada di Ibu Kota Jakarta.

Jika ada lokasi kos-kosan berada di jalur hijau namun memiliki sertifikat harus dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Prinsipnyaa gini, saya sudah tugaskan Wali Kota kalau ada bangunan di jalur hijau itu harus dibongkar," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2015).

Apalagi, kata Ahok, yang ada di jalur-jalur kena saluran air. Kedua, bisa juga kejadian Jakarta kan memang agak aneh. Mereka memang punya sertifikat, di jalur hijau itu di dalam inspeksi sungai kalau kejadian seperti itu tetap Pemprov DKI harus bayar.

"Bongkar, terus kos-kosan yang tidak ada izin ya di tertibkan," kata Ahok.

Ahok menyebut para pemimpin wilayah seperti Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat harus menaruh kecurigaan jika mendapati rumah-rumah kos yang ada di wilayahnya sering dimasuki wanita-wanita berpenampilan tidak wajar yang bukan merupakan penghuni dari rumah kos itu.

"Masa kamu enggak curiga. Kan ada aturannya jelas. Kalau di rumah kos itu, tidak boleh terima lawan jenis di dalam kamar. Terus kan ada jam-jamnya terima tamu juga," kata Ahok.

Kecurigaan itu, kata Ahok, harus mulai ditaruh untuk semakin meningkatkan pengawasan terhadap rumah-rumah kos yang ada di Jakarta usai adanya temuan yang menyatakan bahwa banyak rumah kos, sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan praktik prostitusi.

Lebih lanjut Ahok mengatakan, para pemimpin wilayah di DKI sebenarnya merupakan pihak terdepan yang paling diandalkan Pemprov DKI untuk mencegah kembali ditemukannya praktik prostitusi di rumah-rumah kos.

"Fungsi Lurah, Camat, Ketua RT, Ketua RW segala macam itu harus jalan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu. (Bintang Pradewo)