TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M.Taufik bilang pihaknya tengah merayu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) supaya anggota fraksi mereka di DPRD DKI menyetujui hak menyatakan pendapat (HMP) ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut dia, sang ketua umum partai Megawati Soekarnoputri salah satu yang dianggap penting yang harus dilobi.

"Kami lagi mengajak lain khususnya PDIP. Kan kuncinya ada di ibu Megawati. Moga-moga ada bisikan baik PDIP mendorong untuk HMP," kata Taufik dalam diskusi bertajuk 'Pengguliran HMP sebagai Upaya Selamatkan. Wajah Kebon Sirih' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2015).

Menurutnya, HMP bertujuan menyelamatkan muka DPRD dari hadapan publik. Sebab, pihak legislatif DKI tak akan membiarkan eksekutif malakukan dugaan pelanggaran.

"Ahok ingin menyusun APBD tanpa aturan, semaunya sendiri," katanya.

Menurutnya, seluruh fraksi yang partainya tergabung dalam Koalisi Merah Putih, solid mendukung HMP. Ia menyebutkan, sejauh ini, sudah ada sebanyak 105 anggota DPRD DKI setuju dengan hak menyatakan pendapat itu

"(Kami) Menunggu sikap PDIP dalam hal ini Megawati," tambahnya.

Sebelumnya, Fraksi yang telah memberikan dukungannya terhadap HMP, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN.

Kemudian saat ini disusul oleh Fraksi lain seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang mendukung HMP, dengan catatan tidak mendukung pemakzulan.

Sementara itu, fraksi yang menyatakan tidak mendukung adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Partai Amanat Nasional dari Fraksi Demokrat-PAN.

Saat ini bertambah dengan kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Hanura yang ikut tidak mendukung HMP.