Taufik: Hasil Penerawangan Saya, PDIP Akan Dukung HMP
Taufik yakin jika partai pemenang pemilu lalu tersebut akan mendukung digulirkannya hak angket.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil ketua DPRD DKI Mohammad Taufik yakin jika hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai tindak lanjut dari hak angket kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kisruh APBD akan terus bergulir.
Saat ini hak angket bukannya mandek atau tidak jalan melainkan sedang menunggu sikap PDI Perjuangan. Menurut politisi Gerindra tersebut, sikap PDI perjuangan sangat dibutuhkan agar HMP dapat mencapai kuorum.
"PDI Perjuangan mempunyai 28 orang (kursi) kalau ditarik dukungannya maka tidak akan kuorum karena kurang dari 3/4 orang. Kalau masuk tapi abstain itu tidak masalah," ujarnya di Tebet, Jakarta, Minggu, (4/5/2014).
Taufik yakin jika partai pemenang pemilu lalu tersebut akan mendukung digulirkannya hak angket. Lantaran pada dasarnya sikap dan pemikiran seluruh anggota DPRD yang berjumlah 106 orang, sama terkait kisruh APBD DKI.
"Berdasarkan hasil pengamatan dan penerawangan saya, PDIP akan mendukung. Mudah-Mudahan dalam waktu dekat akan ada bisikan terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati, yang merupakan kunci apakah PDIP akan mendukung atau tidak," tuturnya.
Sementara itu di tempat yang sama, pengamat politik Ray Rangkuti menyebutkan belum bergulirnya HMP lantaran sebagian anggota dewan di DPRD DKI tidak serius dalam menggulirkan wacana tersebut. Mereka selalu beralasan menunggu arahan ketua partai.
"Kalau mereka benar setuju, mereka pasti lawan ketua partai masing masing. PDIP misalnya 24 kursi, apabila menentang sikap partai, apakah bu Mega akan menggusur atau mem-PAW 24 orang itu, kan tidak. Kalau 2 sampai tigak orang masih mungkin. Jadi pak Taufik harus cek kembali keseriusan yang 106 anggota ini," tuturnya.
Menurut pengamatannya, selama ini anggota DPRD yang masih ragu-ragu dalam mengusung HMP tidak ingin jalan politik dalam kisruh APBD tersebut cepat selesai. Mereka hanya ingin perseteruan antara DPRD dan Pemprov DKI terus berlarut larut.
"Jadi mereka mendorong untuk berseteru, mengusung ke mana-mana, tapi mereka ujungnya mengambil jalan pintas, dengan alasan ada teguran ketum partai," pungkasnya