Fahira Idris Menduga Korupsi UPS karena APBD Disusun Berbasis Proyek

Melihat APBD pro rakyat atau tidak juga dapat dilihat melalui sejauh mana belanja barang dan jasa, program dan kegiatannya diperuntukkan untuk pelayanan publik.

Idealnya, lanjut Fahira, belanja aparat atau belanja tidak langsung harus lebih kecil dari belanja publik atau belanja langsung. Memang belum ada ketentuan rasionya seperti apa, tetapi setidaknya jika masyarakat menemukan anggaran aparat lebih besar, APBD tersebut patut dikritisi.

"Setelah itu publik bisa fokus ke belanja langsung yaitu belanja barang dan jasa. Titik krusial yang harus diamati adalah sejauh mana programnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ini harus kita lakukan, karena APBD itu uang rakyat daerah yang pengelolaan diserahkan ke Pemda," Fahira menyarankan.