Ahok Akui Sulit Cari Orang Pimpin Dishub DKI
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sulit untuk mencari orang yang bisa membawa kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) DKI lebih baik.
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Gusti Sawabi
![Ahok Akui Sulit Cari Orang Pimpin Dishub DKI](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/ahok-tinjau-kereta-tematik-edisi-museum_20150622_114436.jpg)
Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sulit untuk mencari orang yang bisa membawa kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) DKI lebih baik.
Memang beberapa kali pria yang akrab disapa Ahok ini melontarkan ancaman mencopot Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benyamin Bukit karena dianggap kinerjanya kurang memuaskan.
"Saya lagi pikir cari siapa di luar Dishub ini (yang menggantikan). Ganti orang (berasal dari) Dishub terus mirip-mirip juga," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (23/6/2015).
Diungkapkan mantan Bupati Belitung Timur ini tidak mudah bagi dirinya dalam mencari orang dilingkungan PNS DKI yang dianggap mampu dan mempunyai integritas dalam memimpin sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Di DKI ini mau cari pengganti pejabat tidak gampang karena dia sudah puluhan tahun, tapi yang baik-baik golongannya tidak sampai. Banyak orang baik golongan III D, untuk jadi Kepala Dinas itu IV C sebetulnya. Ada toleransi turun satu tingkat IV B, sekarang rata-rata IV B di luar sistem adalah guru," tuturnya.
Suami Veronica Tan ini sadar sulit bagi seorang guru meskipun memenuhi syarat golongan kepegawaian untuk menjadi seorang Kepala Dinas. Bila belum bisa menjaring juga, maka Ahok berniat menawarkannya kepada TNI-Polri.
"Sekarang guru kita juga mikir, selama ini dinas pendidikan kacau juga. Jadi memang susah mencari orang. Kita tawarkan kalau ikut seleksi tidak bisa, terakhir kita tawarkan guru. Kalau tidak bisa saya akan tawarkan TNI/Polri," ungkapnya.
Meskipun sulit mencari orang untuk mengisi jabatan tertentu, tetapi Ahok lebih memilih memangkas orang-orang yang tidak bisa bekerja dari jabatannya.
"Kita akan stafkan saja, saya cuma akan bayar gaji PNS malas atau yang saya curiga tidak benar, gaji pokoknya saja tanpa TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)," katanya.