TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Terbongkarnya dugaan suap proses dwelling time peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta oleh Polda Metro Jaya dan telah ditetapkannya pejabat di Kementerian Perdagangan sebagai tersangka disambut positif oleh banyak pihak, termasuk kalangan Komisi VI DPR yang membidangi masalah perdagangan.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Indra P Simatupang bahkan mewacanakan dibentuk panitia khusus di komisinya. Sebab, dwelling time adalah masalah serius bagi arus barang yang berimbas pada perekonomian negara.

"Dengan dibentuk pansus, maka bisa ditelusuri pihak-pihak yang bermain. Inputnya adalah untuk memberantas mafia perdagangan karena masalah dwelling time ini pasti melibatkan banyak pihak," kata Indra P Simatupang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (1/8/2015).

Indra menjelaskan, terkait dengan dwelling time sebenarnya pemerintah telah menerapkan sistem perizinan satu atap untuk barang masuk dan keluar bagi sebuah negara melalui National Single Windows (NSW).

Tetapi, kata dia, nyatanya penerapan sistem itu belum bisa mempercepat dwelling time di pelabuhan.

"Karena dwelling time lama, makanya ada muncul suap untuk mempercepatnya. Nah, ini harus diungkap apakah lamanya proses dwelling time ini memang diciptakan untuk membuka ruang suap atau bagaimana yang harus diungkap mengingat sistem ini melibatkan 18 institusi," katanya.

Indra melanjutkan, dengan dibentuknya pansus nanti juga tidak akan mempengaruhi proses hukum di kepolisian. Sebab, yang disasar DPR dalam hal ini adalah untuk mengetahui celah dwelling time sehingga memudahkan DPR dalam hal pengawasan serta bagaimana menutupi celah itu dalam menyiapkan regulasinya.

"Menurut saya, penegakan hukum terhadap mereka yang diduga menjadi pelaku dan aktor dugaan suap harus dilakukan sampai ke akar-akarnya. Tetapi kelemahan di sistem yang diterapkan juga harus diperbaiki. Itu yang bisa kami lakukan di DPR," katanya.