TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta menghentikan penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap 19 siswa.

Hal tersebut dilakukan setelah dilakukan klarifikasi terkait penyalahgunaan dana bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dari 20 (siswa penerima KJP) yang sudah diklarifikasi 19 dihentikan, sementara satu pengguna (KJP tetap diberikan) karena penggunaannya memang untuk kepentingan alat sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman di Balai Kota, Senin (10/8/2015).

Dikatakannya dari 81 ribu transaksi penggunaan KJP seluruhnya bernilai Rp 40,38 miliar. Angka tersebut ditransaksikan untuk kebutuhan pendidikan siswa penerimanya.

Dikatakan Arie, 19 orang penerima KJP yang menyelewengkan penggunaan dana pendidikan yang degelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kebanyakan ditarik tunai melalu Electronic Data Capture (EDC) untuk digunakan untuk kepentingan lain di luar pendidikan.

"Motifnya hampir 60 persen mengambil gesek dan tunai. Inilah fakta tahun lalu terjadi lagi. Ada yang dari ATM, ada yang EDC," ucapnya.

Untuk sanksi terhadap para penyalahguna dana KJP, datanya akan dipublikasikan di sekolah-sekolah sebagai efek jera disamping diputus haknya menerima dana KJP.

"Mungkin dilematis kita (untuk sanksinya), tapi pada akhirnya nanti banyak yang ikut-ikutan," ucapnya

Dengan diketahuinya 81 ribu transaksi non tunai KJP digunakan untuk kepentingan pendidikan, dikatakan Arie pengawasan tersebut dianggap paling efektif.

Ke depan tidak akan ada lagi penarikan tunai KJP seperti yang dilakukan saat ini dimana siswa SD dibatasi penarikannya Rp 50 ribu per dua minggu, sementara untuk siswa SMP dan SMA dibatasi penarikan tunainya Rp 50 ribu per minggu.

"Nanti kita pertimbangkan tidak ada lagi (penarikan tunai) karena mau dikoneksikan ke TransJakarta. Pokoknya nontunai semua," ucapnya.