Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama siap menjelaskan soal pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang berpotensi merugikan keuangan daerah Rp 191 miliar ke Panitia Khusus DPRD DKI.

"Tidak masalah mau panggil saya, panggil saja. Salahnya di mana, jangan mengalihkan persoalan,” kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Menurut Ahok seharusnya BPK bila menemukan keganjilan dalam penggunaan anggaran APBD 2014, harusnya memanggil dan menjelaskannya kepada gubernur. Ia menganggap Pemprov DKI Jakarta tak melanggar prosedru pembelian lahan.

Bila pembelian tanah harus berdasarkan nilai PBB paling rendah, Ahok mempertanyakan bila harga tanah di wilayah Tomang masih lebih rendah dibanding wilayah Jalan Kiai Tapa, apakah pihaknya bisa membeli tanah di bawah NJOP. Karena yang menentukan NJOP zonasi dari awal adalah Menteri Keuangan, sebelum diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diketahui lahan RS Sumber Waras berada di dua wilayah yaitu Tomang Utara dan Jalan Kiai Tapa. Nilai NJOP di wilayah Tomang lebih rendah dibandingkan tanah yang berada di sepanjang Jalan Kiai Tapa.

Dalam kasus tanah RS Sumber Waras memang terdiri dari dua sertifikat tanah, namun untuk SPPT-nya hanya satu atas nama RS Sumber Waras karena dianggap ada dalam satu zona.

Ahok menantang BPK untuk kembali melihat berbagai pengadaan tanah sebelum kepempimpinannya. Kebanyakan tanah yang dibeli pemerintah lebih mahal dari NJOP karena menggunakan harga pasar.

“Coba cek tanah-tanah yang dibeli DKI sebelum saya masuk? Harganya pakai apa? Kenapa banyak pembelian tanah gagal begitu kami masuk? Karena kami kunci komisi. Jadi kalau mau audit orang tuh lihat itikadnya, karakternya,” tegas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menantang orang-orang yang mencurigainya untuk diperiksa harta, pajak, serta biaya hidupnya. “Berani tidak pejabat BPK kayak begitu? Berani tidak DPRD ngomong begitu,” ucap dia.