TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku siap dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta perihal penggusuran rumah warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Ia merasa langkah pihaknya tersebut baik.

“Dipanggil DPRD mah biasa sajalah. Jangankan dipanggil DPRD, dipanggil Tuhan saja saya ngadep kok. Niatnya saya baik, kasih rusun,” kata Ahok saat menghadiri Lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).

Ia menjelaskan, proses penertiban Kampung Pulo telah dimulai sejak 2013. Saat itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan negosiasi dengan warga Kampung Pulo. Warga, kata dia, sudah sepakat untuk dipindahkan asalkan tidak jauh dari pemukiman sebelumnya.

Alhasil, Pemprov DKI membuatkan rumah susun yang tidak jauh dari Kampung Pulo, yakni di Jatinegara Barat. Bahkan, kata Ahok, pihaknya sampai mengorbankan Kantor Sudin PU Tata Air Jakarta Timur untuk membuat rusun tersebut.

Dari hasil negosiasi tersebut, kata Ahok, seharusnya warga bersedia untuk dipindahkan. Namun, saat penertiban, sebagian warga tidak terima dipindahkan sehingga terjadi bentrok.

"Jadi kalau sekarang rusunnya sudah jadi, ya harus pindah," kata dia.

Ahok mengaku telah mempelajari bahwa warga yang menempati pemukiman di Kampung Pulo kebanyakan adalah pendatang. Menurut Ahok, mereka "bermain" dengan oknum RT/RW.

"Itu Ciliwung jadi sempit kenapa, karena mereka reklamasi dengan mengunakan sampah-sampah," kata Ahok.

Ahok mengaku memiliki niat yang baik, yakni memberikan rusun kepada warga Kampung Pulo dan membersihkan Sungai Ciliwung.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik sebelumnya mengusulkan agar Ahok dipanggil untuk dimintai keterangan perihal penggusuran Kampung Pulo. Taufik akan meminta langsung kepada Ketua DPRD agar mengagendakan pemanggilan Ahok.

Taufik menilai penggusuran itu adalah bentuk pengusiran warga dari tempat tinggalnya selama ini. Namun, hingga saat ini rencana pemanggilan itu belum juga terwujud.

Penulis : Unoviana Kartika