TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tini (34), duduk bersandar ke dinding Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Gedung Cawang Kencana, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (17/9/2015).

Sambil mengelus-elus perutnya yang tengah hamil, air mata Tini mengalir deras membasahi pipinya.

Sambil mengusap air matanya dengan saputangan, dia menelepon suaminya mengabarkan bahwa uang jaminan hari tua (JHT) dari BPJS belum bisa cair Kamis kemarin.

"Iya, katanya harus kembali lagi ke Kantor BPJS tanggal 8 Oktober mendatang," ucap Tini kepada suaminya.

Setelah telepon genggamnya mati, Tini seperti kebingungan. Seorang perempuan yang berada tak jauh dari tempat dia bersandar menghampirinya. "Kenapa menangis," kata perempuan paruh baya ini.

Sambil terisak-isak, warga Narogong, Kota Bekasi ini mengatakan bahwa dirinya berangkat dari rumahnya sekitar pukul 05,00. Setibanya di Kantor BPJS, dia menunggu beberapa jam sampai akhirnya kantor buka.

"Saya terkejut, ternyata hari ini adalah giliran mereka yang sudah daftar tiga minggu lalu. Saya sendiri baru dapat giliran tiga minggu lagi," katanya.

Yang membuat Tini bingung adalah uang JHT yang akan diambil sudah dianggarkan untuk membayar sewa rumah yang belum terbayarkan selama tiga bulan, utang ke rumah sakit, dan biaya hidup sehari-hari.

"Ternyata harus menunggu tiga minggu lagi, mati saya. Gimana ini, Pak Jokowi harus turun tangan," katanya.

Tini yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sebuah pabrik garmen di Bekasi ini belum bisa mengandalkan sang suami, karena baru saja bekerja menjadi buruh pabrik.

"Suami baru bekerja lagi setelah enam bulan menganggur," katanya.

Perempuan yang berada disampingnya kemudian mengajak pulang bareng lantaran satu arah ke Tambun.

"Ayo sama saya saja pulang bareng, kasihan lagi hamil. Sudah makan belum? Kalau belum kita makan dulu," kata perempuan saat ditanya Warta Kota tidak bersedia menyebutkan namanya ini.

Dua bulan