TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lahan makam di Ibu kota Jakarta diprediksi akan krisis pada tahun 2017 mendatang.

Oleh sebab itu,‎ masyarakat Jakarta akan dimakamkan di pinggiran Jakarta karena sulitnya mencari lahan makam.

Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga, ‎mengatakan bahwa saat ini hanya ada 50 hektar untuk lahan makam.

Namun, per tahun kebutuhan lahan untuk makam di Jakarta sekitar 31,5 hektar.

Sehingga untuk dua tahun ke depan maka diprediksi akan terjadi krisis lahan makam di Ibu kota Jakarta.

"Tahun 2017 mendatang akan terjadi krisis lahan makam. Karena tidak ada perubahan. Di mana, hanya tersedia 50 hektar dan dua tahun ke depan diperlukan 62 hektar lahan makam," kata Nirwono di Taman Ayodia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (4/10/2015).

Menurutnya, pembebasan lahan pemakaman memang agak sulit seperti sertifikat ganda dan sengketa tanah.

Oleh sebab itu, perlu reformasi dari peraturan agraria yang terkait soal lahan pemakaman.

Apalagi, dalam satu tahun ada lebih dari 100 orang meninggal dunia di Jakarta, sehingga, kalau terjadi krisis lahan pemakaman dengan terpaksa warga Jakarta akan dimakamkan di luar‎ Ibukota.

"Harus ada ketegasan dari pengendalian. Kalau bersengketa, Pemerintah berhak harus ada intervensi sesuai dengan peraturan," kata dia.

Selain itu, lahan pemakaman juga sudah beralih fungsi. Contoh nyata adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blok P Kebayoran Baru.

Di mana, saat ini sudah menjadi Gedung Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. ‎

"Pada TPU Blok P yang sekarang menjadi kantor walikota sudah berubah pada tahun 1997. Banyak sekali yang berubah fungsi. Contoh lagi Hotel Meridein," tuturnya.

Oleh sebab itu, dia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menambah lahan makam dan menjaga lahan pemakaman agar tidak beralih fingsi kembali.