TRIBUNNEWS.COM, BEKASI — Akibat kisruh terkait pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, pengangkutan sampah dari Jakarta jadi terhambat. Jakarta terancam banjir sampah karena ratusan ton sampah tidak bisa terbuang pada waktunya setiap hari.

Hingga Selasa (3/11) kemarin, pengadangan terhadap truk sampah dari Jakarta masih terjadi di dekat flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor. Akibatnya, truk tidak bisa membawa sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang. Aksi itu sudah berlangsung sejak Senin (2/11).

Efek dari terhambatnya pengangkutan, terjadi penumpukan sampah di Jakarta karena tak terangkut. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Budi Mulyanto, menuturkan bahwa terjadi penumpukan sampah di dalam truk. Angkutan pengangkut sampah itu hanya bisa menunggu di pinggiran jalan raya.

Pasalnya, sekarang truk sampah hanya diperbolehkan mengangkut sampah dari pukul 21.00 sampai pukul 05.00. Otomatis dalam sehari, sampah dari Jakarta Selatan yang terangkut hanya bisa satu rit. Padahal sebelumnya dalam sehari bisa dua rit truk sampah.

Jumlah truk sampah yang ada di Jakarta Selatan terdiri dari 78 truk sewaan dari swasta dan 140 truk dari Sudin Kebersihan Jakarta Selatan. "Satu mobil sekarang cuman bisa ngangkut satu rit," tutur Budi saat dihubungi di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Menurutnya jumlah sampah yang diangkut setiap harinya sebanyak 1.300 sampai 1.400 ton. Dengan adanya masalah ini maka terjadi penumpukan sampah di dalam truk sekitar 700 ton. Apalagi, saat ini truk sewa dari swasta untuk sementara tidak dioperasikan.

"Informasi terakhir truk dari swasta nggak berani melintas. Takut truknya dilempar atau supir truknya dianiaya," ujar Budi.

Sampah diinapkan

Terpisah, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur Wahyu Pujiastuti menuturkan dari 191 truk sampah miliknya, sebanyak dua per tiganya mengalami kendala dengan sistem pengiriman yang harus dilakukan pada malam hari.

"Harusnya dua rit, jadi satu rit, sehingga ada 150 ton sampah yang tidak terangkut. Tapi semuanya nantinya bisa tetap terangkut," katanya, Selasa (3/11).

Adapun sampah yang belum terangkut untuk sementara diinapkan di dipo-dipo sampah terdekat untuk kemudian dibuang ke Bantar Gebang. Wahyu menjelaskan untuk wilayah Jakarta Timur, setiap harinya sampah yang dihasilkan mencapai 1.800 ton.

Di Jakarta Barat, lebih dari 1.000 ton sampah terlambat dibuang. Kasudin Kebersihan Jakarta Barat, Syarifudin menjelaskan, sebenarnya sampah-sampah yang terkumpul di Jakarta Barat bisa terangkut. Namun waktu pengangkutannya sedikit terlambat karena perlu penyesuaian.

"Sehari biasanya di Jakarta Barat ada 1000 ton lebih sampahnya. Hanya tertunda jam buangnya," ujar Syarifudin kepada Warta Kota pada Selasa (3/11).

Semua malam

Menurut Wakil Kepala Di­nas Kebersihan DKI Ja­karta, Ali Maulana, karena ada pengadangan, sampah-sampah yang seharusnya bisa dibuang pada pagi hari dialihkan menjadi malam hari.

"Per hari kami ada 6.500 ton sampah. Jadi karena pagi hari warga masih mengadang di Cileungsi, kami alihkan ke malam hari, melalui Bekasi Barat," kata Ali, Selasa (3/11).

Menurut Ali, pihaknya masih terus berupaya agar warga membuka akses jalan yang diblokir.

"Sesuai jadwal yang ditetapkan, seharusnya pengiriman sampah, untuk melalui Jalan Transyogi, Cileungsi, pada pukul 05.00 sampai 21.00. Sedangkan, Jalan Bekasi Barat, dari pukul 21.00 sampai pukul 05.00. Tapi karena warga masih mengadang, kami lakukan pengiriman sampah seluruhnya pada malam hari melalui Bekasi Barat," kata Ali.

Lautan sampah

Sementara itu DPRD DKI Jakarta setuju jika pengelolaan sampah Jakarta di Bantargebang, Bekasi, dilakukan swakelola. Asalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyanggupi pengelolaan sampah dilakukan dengan baik dan benar.

Salah satu persoalan yang mengadang adalah terkait perjanjian antara Pemprov DKI dengan pengelola sampah Bantar Gebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ). Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Muhamad Sanusi, mempertanyakan, apakah nantinya tidak terjadi gugatan hukum jika PT GTJ dihentikan.

Pasalnya, jika terjadi gugatan hukum, maka TPST Bantargebang, tidak boleh digunakan sementara.

"Dalam persoalan ini kan justru Dinas Kebersihan yang melayangkan SP (Surat Peringatan) buat GTJ, dimana saat kita tinjau waktunya sampai pemutusan kontrak pas sampai Januari 2016. Artinya Dinas Kebersihan kan memang mau mengelola sendiri Bantar Gebang. Kayaknya begitu. Kalau maunya gitu, kami di Dewan sih setuju saja. Tapi catatannya, awas ya jangan sampai Jakarta jadi lautan sampah gara-gara nanti enggak bisa buang sampah di Bantar Gebang," tegasnya. (bin/jhs/m3/suf/dwi/faf)