Tribunnews.com, Jakarta — Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan jam membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "membuka mata".

Basuki selama ini kerap kesal dengan BPK yang menemukan indikasi kerugian daerah akibat pembelian 3,6 hektar Rumah Sakit (RS) Sumber Waras pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014.

Melalui pemeriksaan itu, Basuki mengakui administrasi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat buruk.

"SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kami sistem administrasi penganggarannya ternyata bermasalah," kata Basuki di Balai Kota, Senin (23/11/2015) malam.

Selain BPK, lanjut dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sebelumnya telah menyebut sistem administrasi penganggaran Pemprov DKI sangat buruk.

Karena itu, Basuki meyakini BPK bahwa sistem penganggaran DKI mulai membaik pada tahun anggaran 2016. Perencanaan melalui sistem e-planning hingga e-budgeting.

"Tadi (auditor) BPK juga nanya proses e-budgeting kami bagaimana, sampai masih bisa bolong (lolos). Makanya, saya terima kasih sudah diajarkan dan dari kasus RS Sumber Waras juga saya jadi mengerti," kata Basuki.

Sebelumnya, BPK telah memanggil mantan Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati, mantan Sekretaris Daerah Wiriyatmoko, Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono, mantan Kepala Bappeda DKI Andi Baso Mappapoleonro, dan lain-lain.

Kisruh pembelian lahan seluas 3,6 hektar RS Sumber Waras ini menjadi salah satu temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2014.

Proyek pembelian lahan RS Sumber Waras terindikasi menimbulkan kerugian daerah senilai Rp 191.334.550.000. Nilai itu didapat dari selisih Rp 755.689.550.000 dikurang Rp 564.355.000.000.

Basuki menyepakati pembelian lahan itu saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI. Rencananya, pembelian lahan RS Sumber Waras digunakan untuk pembangunan RS khusus jantung dan kanker. (Kurnia Sari Aziza)