TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan bus hibah dari Kementerian Perhubungan.

Kemenhub akan memberikan 1.000 Bus Rapid Transit kepada beberapa Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, satu diantaranya Pemda DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengaku belum mengetahui berapa unit bus yang akan diberikan kepada DKI.

Yang pasti, ujar Andri, bus itu akan dikelola PT TransJakarta. Dijelaskannya, DKI masih kekurangan 413 bus articulated atau bus tempel. "Mau dikasih berapapun kita terima," ujar Andri saat dihubungi Jumat (27/11/2015).

Rencana pemberian bus hibah dari Kemenhub itu akan beroperasi di rute Jabodetabek.

Tarif yang akan diberlakukan akan sama dengan tarif bus TransJakarta. Sebab, Pemprov DKI memberikan subsidi kepada BUMD PT Transportasi Jakarta.

Dengan begitu, Andri berharap agar masyarakat antusias menggunakan bus hibah tersebut. Karena selama ini, menurut Andri, sepinya penumpang karena tarif bus yang mahal, waktu tempuh dan waktu tunggunya masih lama.

"Sepi penumpang itu kan karena tarifnya mahal, waktu tempuh dan tunggunya masih lama. Terserah PT Transportasi Jakarta nanti. Mereka sanggup mengoperasikan semua pemberian atau tidak. Kalau tidak mereka boleh meminta bantuan operator," jelas Andri.

Andri berharap pemberian bus hibah tersebut dapat terealisasi akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun.

Pasalnya, DKI saat ini masih sangat kekurangan BRT di koridor TransJakarta untuk mencapai headway yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bawah enam menit.

"‎Pesan saya bus itu dihibahkan sesegera mungkin, kalau bisa tahun ini atau paling lambat awal tahun depan. Intinya kita siap," tutup Andri.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, sepinya penumpang TransJabodetabek itu akibat tarif yang dipungut belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

"Kenapa tidak, barang ini kasih kepada kami, kita bayar rupiah per kilometer, tapi Transjakarta sampai ke Bekasi dan Tangerang. Lalu orang dari Tangerang dan bekasi bayar berapa? Rp 3.500 aja, kayak Transjakarta. Siapa yang nanggung kerugian, ya itu namanya PSO (public service obligation) jadi DKI yang bayarin," kata Mantan Bupati Belitung Timur ini.