TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana secara pribadi menolak bila disandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Pria yang akrab disapa Lulung mengatakan siap kalau diusung PPP maju sebagai Calon Gubernur. Namun dia enggan bila dipasangkan dengan Ahok.

Alasannya, Ahok masih dalam pengamatan masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dalam catatan Badan Pemeriksa Keuangan terindikasi merugikan daerah berkisar Rp 191 miliar.

"Saya tidak mau karena Pak Ahok sedang pengamatan masalah hukum di KPK. Konstituen pasti nolak. Apa yang diputuskan partai saya mengikuti asal jangan disandingkan sama Ahok," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Sebelumnya, Sekjen PPP Dimyati Natakusumah berniat memasangkan Lulung dan Ahok di Pilkada DKI 2017.

Abraham Lunggana atau Lulung dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk radar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai bakal calon kepala daerah DKI Jakarta.

Bahkan ada niatan dari Sekjen PPP Dimyati Natakusumah untuk memasangkan keduanya. Menurut Lulung, Dimyati mengatakan itu sebagai pandangan pribadi bukan partai. Karena kalau melalui partai harus ada mekanismenya.

"Kalau di PPP ada proses Muskerwil (musyawarah kerja wilayah). Diputuskan di Muskereil, lalu diajukan ke DPP. Itu berlaku bukan hanya di Jakarta tapi seluruh provinsi," kata Lulung.

Lulung juga yakin Ahok tidak mau bila 'dikawinkan' dengannya, "Pasti Pak Ahok tidak mau," ujarnya. Kata Lulung, Ahok juga tidak punya keberhasilan saat menjadi orang nomor satu di DKI, "Keberhasilan enggak ada Pak Ahok ngomong gede, kerja kagak," paparnya.