TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang masih terus mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU untuk mengambil alih pengelolaan 26 situ yang ada di Kabupaten Tangerang.

Untuk diketahui, Pemkab Tangerang berencana mengambil alih pengelolaan 26 situ tersebut karena sudah benar-benar tidak terurus. Karena tidak pernah dikeruk, sedimentasi parah pun terjadi hampir di 26 situ tersebut.

Alhasil, saat musim hujan datang, sejumlah situ malah menjadi sumber banjir karena tidak bisa maksimal menampung air.

Sebaliknya, saat musim kemarau datang, situ yang seharusnya bisa menjadi sumber air baku malah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Kami berharap bisa secepatnya diserahkan ke kami, supaya bisa segera kami tangani, " kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi pada Kamis (11/2/2016).

Slamet mengatakan, sebetulnya proses penyerahan 26 situ tersebut sudah nyaris terealisasi pada awal 2015 lalu, dimana Memorandum of Understanding dengan pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU sudah ditandatangani.

"Waktu itu sebetulnya 26 situ itu tinggal diukur ulang sebelum diserahkan. Namun, karena Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka proses pengukuran pun tidak bisa dilakukan, " katanya.

Tahun ini, kata Slamet, pihaknya sudah kembali berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU untuk kembali mengambil alih 26 situ itu.

"Semoga tahun ini bisa terealisasi. Bupati Tangerang juga rencananya akan menemui pihak dirjen maupun menteri yang bersangkutan untuk mempercepat proses, " katanya.